Kadin usulkan terobosan pengenaan pajak infrastruktur

Pajak infrastruktur ini nantinya ditanggung oleh pemilik kendaraan dan dananya digunakan untuk membangun jalan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas,"

Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan terobosan untuk menerapkan pengenaan pajak infrastruktur yang dapat digunakan guna mengembangkan jaringan transportasi yang lebih baik di Tanah Air.

"Pajak infrastruktur ini nantinya ditanggung oleh pemilik kendaraan dan dananya digunakan untuk membangun jalan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu malam.

Menurut dia, hal tersebut merupakan terobosan dan hasil pemikiran anggota Kadin untuk menyikapi persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas.

Apalagi, lanjutnya, kemacetan lalu lintas dinilai juga tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga merambah kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Suryo menegaskan, kondisi kemacetan sekarang ini sudah mengganggu aktivitas dunia usaha dan dicemaskan akan mengganggu Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik.

Ia berpendapat, jaringan jalan yang dibutuhkan adalah jalan bertingkat yang memang memerlukan keterlibatan masif antara lain dari dunia usaha swasta untuk ikut membiayai.

Dalam rangka peningkatan logistik, Kadin mengusulkan agar Indonesia memberi prioritas pada peningkatan sarana transportasi baik di darat maupun di laut. "Pada prinsipnya Indonesia sudah waktunya untuk meningkatakan kapasitas dan efisiensi transportasi darat," katanya.

Kementerian Perhubungan menginginkan moda transportasi massal "bus rapid transit" dapat diimpelementasikan di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia pada akhir 2014.

"Kementerian Perhubungan mengharapkan pada akhir 2014, semua ibu kota propinsi di Indonesia sudah menerapkan pelayanan BRT untuk angkutan perkotaan di wilayah mereka," kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub Djoko Sasono.

Diperkirakan baru terdapat sekitar 10 ibu kota provinsi yang tersebar di berbagai pulau di Tanah Air yang telah menerapkan BRT sehingga diharapkan dapat lebih banyak lagi ibu kota provinsi yang juga menggunakannya.

Namun di beberapa ibu kota, Djoko mengakui bahwa sejumlah BRT belum terselenggara secara penuh antara lain karena terdapat keterbatasan infrastruktur seperti belum memiliki jalur sendiri seperti halnya Transjakarta di wilayah DKI Jakarta.
(M040/N002)