BPK terima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2023

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 (unaudited) dalam kegiatan "Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023" di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Kamis.

BPK meminta pemerintah terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN, sehingga kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat diikuti dengan kualitas pencapaian hasil-hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kecukupan pengungkapan,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam kegiatan entry meeting yang dihadiri para Anggota BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.

Untuk memberikan keyakinan memadai, lanjut dia, BPK akan melaksanakan serangkaian prosedur pemeriksaan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko yang didukung dengan pemanfaatan big data analytic.

Hasil pemeriksaan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai, sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan dan tujuan bernegara

Dalam melakukan identifikasi dan penilaian risiko, BPK disebut mempertimbangkan antara lain penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan BPK di tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan anggaran maupun pelaporan keuangan tahun 2023. Selain itu juga berbagai kebijakan yang dilaksanakan selama tahun 2023, antara lain pembentukan bagian anggaran atau entitas pelaporan baru di tahun 2023, serta penerapan mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran sebagai pengganti mekanisme penggunaan bank garansi.

Pada pemeriksaan LKPP tahun 2024, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing mengatakan bahwa pihaknya bakal memfokuskan pemeriksaan di antaranya pada belanja negara, pendapatan negara, investasi pemerintah, dan utang pemerintah.

Demi pemeriksaan LKPP tahun 2023 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan, BPK mengharapkan jajaran pemerintah memberikan dukungan optimal dalam penyediaan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.

“Informasi keuangan yang disajikan perlu dilengkapi dengan informasi capaian kinerja pemerintah yang menggambarkan sejauh mana dana APBN dapat bermanfaat untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, penting bagi pemerintah segera mendesain infrastruktur atau support system yang memadai untuk mengintegrasikan pelaporan informasi keuangan dengan pelaporan informasi kinerja Pemerintah,” ujar Daniel.

Mewakili pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan komitmen, apresiasi, dan harapan agar komunikasi maupun kerja sama yang efektif antara pemerintah dengan BPK dapat selalu dipertahankan. Pemerintah juga dikatakan telah melaksanakan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK dan memonitor perkembangannya agar secara komprehensif dapat menyelesaikan poin permasalahan.