"Validasi DPT perlu melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Dalam Negeri terkait e-KTP dan parpol karena sebagai pengguna agar tidak ada yang komplain," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Dia menegaskan hal terpenting adalah melibatkan parpol agar mereka tidak protes jika terjadi kesalahan.
Pramono mengatakan agar tidak terjadi prasangka buruk pada penyelenggaraan pemilu dan partai berkuasa, lebih baik DPT diselesaikan terlebih dulu.
"Dulu terjadi data ganda, orang meninggal masih masuk, orang sudah pindah masih terdata. Hal itu harus disisir satu per satu apabila masih ada yang berkaitan dengan DPT," ujarnya.
Pramono menekankan sebelum tahapan akhir penyelenggaraan pemilu maka DPT harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Persoalan DPT tidak secara langsung mempengaruhi proses pemilu yang akan ditetapkan. Ini jadi persoalan kalau pada saat hari H namun DPT tidak benar," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
