Jakarta, 1/11 (ANTARA) -- Keberhasilan transformasi budaya kerja akan membuahkan aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki kejujuran, disiplin, tanggung jawab, taat pada peraturan perundang-undangan, dan kesederhanaan. Apabila nilai - nilai tersebut dimiliki setiap pegawai, niscaya akan dapat meningkatkan pelayanan yang tulus kepada masyarakat. Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada pembukaan workshop Transformasi Budaya Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, di Jakarta, Jumat (1/11).
Menurut Sharif, hal yang harus segera diwujudkan adalah melakukan perubahan cara berpikir (mindset) dan culture-set yang mencakup seluruh individu dalam organisasi, mulai dari level terendah sampai dengan level pimpinan teratas. Berbagai prosedur dan tatanan yang mengakibatkan sistem pelayanan kurang berjalan lancar harus segera ditata ulang. Reformasi secara total perlu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). "Workshop ini sangat penting karena Pengembangan Budaya Kerja sangat terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan change management pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku individu yang berbasis kinerja," tandasnya.
Sharif menegaskan, dukungan aparatur pemerintah yang memahami akan hak dan kewajibannya merupakan tuntutan pertama yang harus dibenahi. Terutama, kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan leadership terampil dalam mengelola unit kerja termasuk di lingkungan KKP. Apalagi, peran birokrasi pemerintahan saat ini masih terus dipertanyakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara rendahnya kualitas pelayanan, lemahnya produktivitas, daya saing dan inefisiensi merupakan sebagian potret dari rendahnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah. Oleh karena itu perlu segera dilakukan terobosan dan berbagai upaya peningkatan kualitas aparatur dan perubahan kultur birokrasi. "Kita menyadari bahwa hal ini memerlukan waktu. Perubahan ini sangat terkait dengan budaya kerja aparatur negara yang diyakini dapat mempengaruhi lingkungan kerja dalam bersikap dan bertingkah laku saat memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Sharif menambahkan, implementasi budaya kerja merupakan tugas berat dan harus dilakukan secara utuh, menyeluruh dalam waktu yang panjang. Hal ini karena menyangkut proses pembangunan karakter, sikap dan perilaku untuk meningkatkan produktivitas serta kinerja pelayanan aparatur kepada masyarakat. Oleh karena itu melalui pelaksanaan Workshop Transformasi Budaya Kerja ini akan dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai DJPB khususnya, karena sebagaimana kita maklumi bahwa perikanan budidaya akan semakin diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan ikan, baik di dalam negeri untuk ketahanan pangan maupun untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. "Sehubungan dengan itu, program peningkatan produksi perikanan budidaya harus terus digelorakan melalui berbagai kebijakan dan strategi serta kegiatan yang semakin efektif dan efisien," tambahnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
