Buruh berencana menginap di Balaikota sampai tuntutan terpenuhi

Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 7.000an buruh berencana akan menginap di Balaikota sampai tuntutan UMP Rp3,7 juta dikabulkan Pemprov DKI Jakarta.

"Kemungkinan besar kami akan menginap di Balaikota sampai ada keputusan persetujuan atas tuntutan kami, tadi sudah diinstruksikan pada rekan-rekan, an itu juga sudah kami sampaikan pada Pak Jokowi tadi saat bertemu," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Thomas Aquino usai berdiskusi dengan Jokowi di Balaikota, Jumat.

Thomas mengatakan, setelah berdiskusi dengan Jokowi, buruh masih belum puas dan akan terus menunggu di Balaikota.

"Pak Jokowi mengatakan akan mencatat usulan kami untuk kemudian mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait, jawaban itu belum bisa membuat kami puas," katanya.

Angka UMP Rp3,7 juta dinilai angka yang realistis mengingat besarnya kebutuhan hidup di Jakarta.

"Jangan bilang itu angka tidak masuk akal, yang bilang itu angka fantastis adalah mereka yang tidak paham yang hanya mendapat informasi utuh dari media massa," katanya.

Thomas menilai rekomendasi KHL yang diusulkan dewan pengupahan unsur pemerintah dan Apindo tidaklah akurat.

"Mereka menggunakan metode rata-rata, itupun dari bulan Januari sampai Oktober, tentu saja menghasilkan nilai KHL rendah," katanya.

Sedangkan usulan buruh KHL dihitung dari Januari sampai Desember.

"Kalau hitungannya sampai Desember maka nominalnya sesuai tuntutan kami, Rp3,7 juta, ada nilai cukup signifikan di Bulan November dan Desember yang tidak dihitung," katanya.

Buruh berkeyakinan akan ada perubahan setelah mereka memberikan masukan pada gubernur.