Boediono sampaikan perbaikan layanan publik di OGP

Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik yang merupakan agenda penting bagi pemerintahan kami,"

London (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono menyampaikan sejumlah perbaikan layanan publik yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif di depan delegasi "Open Government Partnership Summit 2013".

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik yang merupakan agenda penting bagi pemerintahan kami," kata Wapres Boediono saat pidato dalam "Open Government Partnership Summit 2013" (OGP), di London, Kamis.

Hadir dalam acara itu Perdana Menteri Inggris David Cameron, Presiden Tanzania Jakaya Kikwete, Perdana menteri pantai gading Daniel Kablan Duncan, PM Turki Besir Atalay, Deputi PM Menteri Ukraina Kostyantyn Gryshchenko, Deputi Perdana Menteri Kazakhstan Assat Issekhesev, serta Deputi Perdana menteri Montenegro Igor Luksic.

Menurut Wapres sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia dalam menciptakan keterbukaan dalam meningkatkan layanan publik adalah pada tahun 2012, "Open Government Indonesia" meluncurkan Kompetisi Pelayanan Publik yang melibatkan 34 kementerian dan lembaga memberikan pelayanan publik berkompetisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kompetisi ini menggambarkan pendekatan pemerintah dengan konsep Pemerintah Terbuka. Kami meninggalkan cara-cara yang dinilai menghambat untuk meningkatkan layanan mereka kepada masyarakat dengan memanfaatkan bantuan teknologi informasi," kata Boediono.

Langkah lain yang dilakukan Indonesia dalam upaya memberikan upaya keterbukaan dan tata kelola yang baik adalah dengan adanya inovasi yang disebut "LAPOR" (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

"LAPOR" adalah cara menggunakan teknologi informasi dimana warga bisa menyampaikan keluhan, aspirasi, dan pertanyaan tentang program dan layanan pemerintah dan sebaliknya pejabat publik kemudian bisa merespon.

"LAPOR harus saya harus katakan sebuah eksperimen yang cukup berani untuk menerobos hambatan lama antara mereka yang memerintah dan yang diperintah," kata Boediono.

Upaya lain yang dilakukan, kata Wapres, adalah dibentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuainya.

Dalam TNP2K, kata Wapres, partisipasi masyarakat telah menjadi bagian integral untuk memperbarui daftar penerima manfaat program bantuan langsung tunai dan program perlindungan sosial lainnya.

Boediono menambahkan bahwa proses menciptakan suatu pemerintahan terbuka, efektif dan efisien masih memerlukan jalan panjang.

"Kami menilai apa yang telah kami ciptakan dan lakukan berada di jalur yang benar dan berharap untuk dapat berbagi pengalaman dengan negara lain," kata Boediono.
(A025/R010)