Pengusaha Bandung isyaratkan UMK 105 persen KHL

Dalam hal ini kita mencari keadilan bersama, di satu sisi buruh harus mendapatkan penghasilan dan upah yang layak, di sisi lain pengusaha juga harus mendapatkan keadilan pula agar tidak mengganggu kinerja perusahaan."

Bandung (ANTARA News) - Wali Kota Bandung H Ridwan Kamil menyatakan pengusaha di Kota Kembang mengisyaratkan kesanggupannya memenuhi Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 105 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Selama dua hari ini saya kumpulkan perwakilan buruh dan pengusaha di Pendopo, khusus untuk membahas terkait kenaikan UMK. Butuh menuntut UMK senilai Rp2,7 juta, sedangkan pengusaha mengisyaratkan kesanggupan 105 persen KHL atau sekitar Rp1,9 juta," kata Ridwan Kamil di Bandung, Kamis.

Saat ini Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Bandung senilai Rp1,5 jutaan dan termasuk salah satu yang tinggi di Jawa Barat.

Menurut Ridwan Kamil pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Bandung masih terus berlangsung, dimana hasilnya akan ditandatangani oleh Wali Kota Bandung.

Meski sudah ada ancar-ancar besaran UMK, namun Ridwan menyebutkan belum bisa memastikan apakah angka itu disepakati atau tidak, karena para pengusaha juga kondisinya tidak sama.

"Dalam hal ini kita mencari keadilan bersama, di satu sisi buruh harus mendapatkan penghasilan dan upah yang layak, di sisi lain pengusaha juga harus mendapatkan keadilan pula agar tidak mengganggu kinerja perusahaan," katanya.

Ia menyebutkan membangun komunikasi yang optimal antara buruh, pengusaha dan pemerintah dalam pembahasan UMK di Kota Bandung. Berkat komunikasi itu, buruh Kota Bandung tidak melakukan aksi unjuk rasa ke Balai Kota atau ke Gedung DPRD Kota Bandung.

"Buat apa demo kalau aspirasi mereka disalurkan melalui dialog yang kami buka, mudah-mudahan saja ada kesepakatan antara buruh dan pengusaha, itu pasti," kata dia.

Pada kesempatan itu, menurut Wali Kota, buruh dan pengusaha juga memiliki mekanisme yang telah disiapkan apabila salah satunya tidak sepakat.

"Bisa ajukan keberatan, namun saya yakin kesepakatan akan terjadi berdasarkan keadilan dan kebersamaan," katanya.

Lebih lanjut, Ridwan Kamil menyebutkan jumlah pabrik di Kota Bandung tidak terlalu banyak sehingga permasalahannya tidak terlalu kompleks.

"Bandung merupakan kota jasa, industrinya sedikit sehingga permasalahan perburuhan tidak sekompleks daerah industri. Dan saya yakin mereka bisa menempuh mekanisme yang ada," kata Wali Kota Bandung itu menambahkan. (S033/R010)