Politik Kemarin, gugatan PHPU sampai dukungan untuk PPP

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa politik kemarin (25/3) menjadi sorotan, di antaranya terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sampai dukungan PDI Perjuangan mendampingi PPP untuk lolos ambang batas parlemen di Pemilu 2024.

Berikut beberapa berita politik rangkuman ANTARA yang menarik kembali dibaca.

1. PDIP berikan dukungan kepada PPP untuk bisa lolos parlemen

PDI Perjuangan (PDIP) memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bisa lolos ke parlemen.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertemu dengan politisi PPP Achmad Baidowi pada Sabtu pagi lalu. Dia mengatakan komitmen PDIP yang sejak awal membantu PPP hingga saat ini.

Selengkapnya baca di sini.

2. Prabowo usul TKN diubah jadi paguyuban Gerakan Solidaritas Nasional

Calon Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan perubahan nama Tim Kampanye Nasional (TKN) menjadi paguyuban Gerakan Solidaritas Nasional karena tidak ingin jaringan pendukungnya itu bubar usai masa kampanye Pemilu 2024 berakhir.

Prabowo mengatakan hal itu di hadapan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, Tim Kampanye Nasional (TKN), tokoh nasional, para ketua tim kampanye daerah (TKD), dan sukarelawan Prabowo-Gibran saat agenda silaturahmi dan buka bersama di Kuningan, Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

3. Hasto sebut Megawati tak masalah bertemu Prabowo

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak ada masalah untuk bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai diumumkannya keputusan Mahkamah Konstitusi.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan awak media soal peluang Megawati bertemu dengan Prabowo pasca-hiruk pikuk Pemilu 2024.

Selengkapnya baca di sini.

4. Mendagri: 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa ada 240 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"Ada 240 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi, kemudian 180 ASN telah ditindaklanjuti oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan penjatuhan sanksi," kata Tito yang hadir mewakili pemerintah saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

5. PDI Perjuangan ajukan 13 gugatan hasil Pileg 2024 ke MK

PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pileg 2024.

Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDIP Erna Ratnaningsih menyebutkan ada 13 gugatan untuk 13 provinsi yang dilayangkan ke MK.

Selengkapnya baca di sini.