Akbar usulkan Rapimnas Golkat tidak bahas cawapres

Fokus dulu terhadap pemilu legislatif,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tandjung menilai Rapat Pimpinan Nasional partainya pada 18 November mendatang, sebaiknya tidak disusupi agenda pemilihan bakal calon wakil Presiden.

"Fokus dulu terhadap pemilu legislatif," kata Akbar di sela-sela diskusi "Apa yang Salah dengan Politik Kita" di Jakarta, Rabu petang.

Akbar juga menambahkan bahwa bukanlah hal yang sulit untuk mencari bakal cawapres untuk Ketua DPP Partai Golkat Aburizal Bakrie yang diusung partai menjadi bakal capres. "Namun posisi Golkar tidak dapat dinafikkan dari hasil pileg nanti apakah berkoalisi atau tidak," kata Akbar.

Di sisi lain, Akbar mengakui bahwa PDI Perjuangan merupakan pesaing terberat yang sangat diunggulkan memenangi raihan suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) nanti. Maka dari itu, dia mengimbau kepada kader di struktural Partai untuk fokus pada upaya pemenangan Golkar di Pileg nanti, dan membahas usulan nama bakal Cawapres menjelang atau sesudah Pileg pada April 2014.

"Jika tidak dapat memenuhi ambang batas pencalonan Presiden 20 persen suara nasional dan 25 persen (suara) DPR, kan kita harus berkoalisi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Akbar juga membantah mengenai kerenggangan hubungannya dengan Aburizal yang sempat terjadi karena elektabilitas Aburizal yang tak kunjung membaik. Namun, Akbar mengakui terdapat hambatan dalam berkomunikasi, seperti upaya hubungan melalui telpon yang pernah tidak direspon dan memicu informasi yang tidak sedap di internal partai.

"Tapi sebagai Wantim Golkar dan juga kader lainnya saya dukung bakal capres yang resmi diusung partai," katanya.

Rapimnas Golkar yang semula dijadwalkan digelar pada 20 Oktober mundur, akan dilangsungkan pada 18 November 2013. Rapimnas ditunda karena permasalahan akomodasi peserta rapat dan substansi rapat yang belum terselesaikan.

Beberapa pengamat politik meniali penundaan rapimnas itu karena kader Golkar, Ratu Atut Choisyah, yang juga Gubernur Banten dan beberapa kader lainnya sedang terjerat kasus dugaan penyuapan sengketa pilkada.(*)