Kemendagri imbau pemda optimalkan upaya pengendalian inflasi

Jakarta (ANTARA) - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengimbau semua pemerintah daerah agar melakukan upaya yang optimal dalam mengendalikan inflasi.

Pasalnya, dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemendagri pada bulan Maret 2024, masih ada sejumlah daerah yang sama sekali belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi.

"Tolong untuk dilihat daftar-daftar ini. Kami berharap pada saat seperti ini teman-teman bersama forkopimda untuk betul-betul aktif turun ke lapangan dan berupaya sekeras-kerasnya," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan 214 kabupaten dan kota yang sama sekali belum melakukan enam langkah konkret dalam penanganan inflasi.

"Kami berharap setelah data ini ditayangkan, daerah-daerah tersebut dapat melaksanakan upaya sesuai dengan arahan Mendagri," ujarnya.

Sebaliknya, dia pun mengapresiasi 14 kepala daerah yang telah mengimplementasikan enam upaya konkret dalam penanganan inflasi.

Keenam upaya konkret itu adalah melaksanakan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi belanja tidak terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Tomsi juga mengimbau kepala daerah yang baru melakukan sebagian dari upaya tersebut agar berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan inflasi.

Selain itu, ihwal operasi pasar murah, dia meminta agar dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga memiliki dampak yang signifikan.

"Operasi pasar murah harus benar-benar dilaksanakan dengan mengumumkan kepada masyarakat agar mereka yang berkepentingan dapat melakukan pembelian," tegas Tomsi.

Tomsi menyoroti kondisi sejumlah pasokan komoditas seperti beras, jagung, dan bawang merah.

Ia lantas meminta kepala daerah agar mewaspadai potensi kenaikan harga jagung yang dapat berdampak pada harga ayam dan telur.

"Kami memohon kepada semua pihak, termasuk Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk mewaspadai perkembangan ini," pungkasnya.