Kemenhub perkuat koordinasi penyelenggaraan angkutan laut Lebaran

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat koordinasi penyelenggaraan angkutan laut sehingga bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran 1445 Hijriah.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan Subagiyo dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan angkutan laut merupakan hal penting dalam mendukung suksesnya mudik Lebaran sehingga harus bisa memberikan pelayanan dengan baik, lancar dan aman.

"Saya berharap kita dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut pada masa Lebaran," kata Subagiyo dalam Apel Kesiagaan Pembukaan Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran tahun 2024 (1445 H) di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Menurut Subagiyo selain menjadi solusi menghindari kemacetan di jalur darat, angkutan laut juga merupakan salah satu pilihan transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang hendak mudik ke daerah kepulauan.

Namun Subagiyo mengingatkan jajarannya agar memberikan perhatian khusus dalam menjaga keselamatan kapal, penumpang dan kru kapal.

Baca juga: Kemenhub pastikan infrastruktur transportasi dukung kelancaran mudik

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan perjalanan dengan baik seperti membeli tiket secara online, datang tidak jauh-jauh hari agar tidak terjadi penumpukan penumpang di terminal.

Subagiyo memberikan beberapa instruksi kepada seluruh jajaran UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar mempersiapkan angkutan laut yang menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kesehatan penumpang, awak kapal, dan petugas pelabuhan.

Pertama, memastikan seluruh armada kapal dalam keadaan laiklaut, diinstruksikan kepada para Kepala Kantor KSOP Utama, Kepala KSOP Khusus Batam, Kepala KSOP Kelas I s/d IV dan Kepala UPP Kelas I s/d III agar melaksanakan uji kelaiklautan kapal (ramp check) terhadap seluruh kapal yang berada/beroperasi di wilayah kerjanya.

Kedua, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan operator serta membentuk Posko Pelayanan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024 (1445 H) sesuai Instruksi Dirjen Perhubungan Laut No: IR-DJPL 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024 (1445 H).

Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya terhadap pengawasan kapasitas penumpang serta berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk menyebarluaskan prakiraan cuaca kepada masyarakat maritim untuk mewaspadai terjadinya cuaca buruk.

Keempat, mengoptimalkan potensi armada pada daerahnya masing-masing, terutama ruas-ruas dengan jumlah penumpang tertinggi pada arus mudik/balik sehingga dapat mengurangi terjadinya penumpukan penumpang.

Baca juga: Menhub pastikan kelancaran angkutan mudik Lebaran lewat kereta api

Kelima, memperbaharui informasi terkini jadwal kedatangan/keberangkatan kapal baik di pelabuhan atau melalui media sosial bagi perusahaan pelayaran.

Keenam, membuat mitigasi potensi risiko dan memperhitungkan kesiapan armada yang akan di gunakan selama kegiatan angkutan laut.

Ketujuh, memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan informasi terkait penyelenggaraan angkutan laut lebaran dengan menugaskan Tim SMRT (Social Media Response Team) melalui nomor hotline yang disiapkan oleh masing-masing UPT.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Hendri Ginting mengatakan apel kesiagaan posko penyelenggaraan angkutan laut Lebaran 2024 untuk memantapkan koordinasi antar instansi, penyedia jasa dan asosiasi sehingga penyelenggaraan angkutan laut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Adapun waktu pelaksanaan posko penyelenggaraan angkutan laut lebaran tahun 2024 (1445 H) dimulai dari tanggal 26 Maret 2024 (H-15) s/d 26 April 2024 (H+15)," tutup Hendri.

Apel tersebut turut dihadiri pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan angkutan laut lebaran tahun 2024 yaitu TNI dan Polri, asosiasi transportasi, operator pelabuhan dan operator kapal.