"Ini nanti akan diberikan secara gratis untuk kelompok berisiko tinggi dan tenaga kesehatan, tetapi berbayar untuk kelompok lain yang tidak termasuk pada risiko tinggi," kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI yang disiarkan di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, pemberian imunisasi COVID-19 2024 mengacu pada PMK No.23 tahun 2023 dan Surat Edaran Dirjen Farmakas No.2 tahun 2023 yang berlaku mulai Januari 2024.
Dia menjelaskan bahwa imunisasi tersebut akan diberikan di fasilitas kesehatan, dengan sasaran usia lanjut-usia dewasa dengan komorbiditas, orang dengan imunodefisiensi, wanita hamil, tenaga kesehatan.
"Total ada 240 tempat vaksinasi untuk COVID-19," katanya.
Sebanyak 240 faskes tersebut tersebar di 27 provinsi.
Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 1.345 kasus aktif pada Januari hingga Maret 2024. Adapun kasus mingguan, katanya, adalah 28 kasus, dan pengecekan mingguan sebanyak 7.700 kasus, dan tidak ada kasus kematian pada minggu tersebut.
Baca juga: Dinkes Sumsel terima alokasi vaksin Inavac 1.685 vial
"Tren orang yang dites selama seminggu sejak awal 2024 itu menurun dari 0,06 jadi 0,04. Mayoritas testing masih ada di Jawa dan Bali. Sedangkan perawatan baik ICU maupun ruang isolasi juga semakin lama, semakin menurun," katanya menambahkan.
Dia mengatakan, secara mingguan, empat provinsi menunjukkan peningkatan jumlah perawatan isolasi, empat provinsi menunjukkan peningkatan jumlah ruang ICU. Dia menjelaskan, Jawa Tengah adalah provinsi yang mengalami peningkatan kasus ICU dan isolasi pada minggu yang sama, namun kasusnya relatif tidak terlalu tinggi.
Dia juga menyebutkan bahwa secara global, COVID-19 varian JN1 ada 58,6 persen, sedangkan di Indonesia 42,1 persen.
Dia menyebut dua objektif dalam pengendalian COVID-19, yakni surveilans, vaksinasi terapeutik, dan komunikasi publik.
"Surveillance, kami lakukan pemantauan kasus mingguan, kemudian pemantauan kasus Influenza-Like Illness atau ILI, serta Severe Acute Respiratory Infection, SARI, terutama di Surveillance Sentinel Site," katanya.
Selain itu, pemeriksaan whole genome sequencing, dan pengawasan pelaku perjalanan di pintu masuk negara.
Baca juga: Waspada! Telepon mengatasnamakan Kemenkes tanyakan status vaksinasi
Adapun untuk vaksinasi, ujarnya, mereka selalu memastikan ketersediaan logistik serta pelayanan vaksinasi COVID-19. Pada aspek terapeutik, dia menambahkan, obat dan kapasitas rumah sakit masih ada, sehingga mampu memenuhi kebutuhan kasus saat ini, yang dinilai semakin turun.
Menurutnya, komunikasi publik penting dalam pengendalian penyakit itu, guna meningkatkan peran serta masyarakat.
"Yang pertama adalah penerbitan surat edaran kewaspadaan lonjakan kasus, kemudian sosialisasi kewaspadaan lonjakan kasus, serta peningkatan promosi kesehatan masyarakat tentang protokol kesehatan melalui media sosial dan media-media yang lainnya," katanya.
Baca juga: Wantimpres: InaVac bukti kolaborasi kemandirian industri farmasi RI
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
