KSPI janji demo buruh besok berlangsung damai

Jakarta (ANTARA News) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta beberapa lembaga buruh lainnya berjanji akan melakukan aksi secara damai pada 31 Oktober--1 November 2013 di seluruh Indonesia dan telah meminta polisi untuk mengawal aksi unjuk rasa damai tersebut.

Rencana mogok nasional dan aksi yang dilakukan para buruh akan dilaksanakan di 150 kabupaten-kota dan diperkirakan akan melumpuhkan 40 kawasan industri secara total, kata Ketua Umum (KSN) Muchtar Guntur kepada pers di Jakarta, Rabu.

Muchtar Guntur mengatakan mogok nasional dan aksi tahun ini akan jauh lebih besar dari tahun lalu. Diperkirakan dua juta buruh di seluruh Indonesia akan ikut turut ambil bagian pada aksi mogok nasional Kamis dan Jumat mendatang.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa para buruh yang melakukan aksi mogok nasional akan berlangsung tertib dan meminta aparat kepolisian untuk mengawal aksi penumpukan massa karena dilakukan secara legal dan resmi.

Seperti dikatakan Muchtar Guntur "Kami meminta aparat kepolisian di seluruh Indonesia mengawal sesuai prosedur, karena kami sudah memberitahu sesuai Undang-Undang No.9 Tahun 1998."

Lalu, ia juga menuturkan bahwa aksi penumpukan massa kali ini tidak dipusatkan di Bundaran HI dan Balaikota dan ia juga menjamin bahwa tidak ada pemblokiran di ruang publik karena tujuannya adalah menghentikan produksi secar nasional.

"Kalaupun terjadi penutupan ruang publik itu akibat penumpukan massa."

Titik-titik aksi akan dipusatkan di kawasan-kawasan Industri di setiap daerah. Seperti Pulo Gadung, Tanjung Priok, Marunda, Cilincing, Cakung, Bekasi dan daerah-daerah padat industri lainnya.

Para buruh menuntut kenaikan UMP/K sebesar 50 persen dan khusus DKI Jakarta Rp3,7 juta/bulan, revisi komponen KHL dari 60 item menjadi 84 item, penghapusan outsourcing dan jalankan jaminan sosial untuk seluruh rakyat.

Ia mengimbau Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar tidak tergesa-gesa menentukan Upah Minimum Provinsi, dan mengkaji ulang item KHL yang dijadikan penilaian inkonstitusional.

Apabila Gubernur tidak memenuhi tuntutan buruh hingga pukul 00.00 tanggal 31 Oktober 2013 maka aksi mogok Nasional 31 Oktober akan bener-benar terlaksana tutur Sekjen KSPI.