Komisi II DPR dan Kementerian ATR bahas program pertanahan

Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), membahas program pertanahan dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

"Kami akan menyampaikan beberapa hal, termasuk pemetaan masalah yang menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat kerja.

Dia menjelaskan rapat kerja itu sekaligus rapat perdana dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

"Agenda ATR BPN selama empat tahun terakhir, sudah berjalan sedemikian rupa berjalan dengan baik," ujarnya.

Doli mengungkapkan komunikasi dan koordinasi antara Komisi II dengan Kementerian ATR/BPN berjalan cukup baik, di antaranya beberapa kali membentuk panitia kerja (panja) dan sampai sekarang belum dibubarkan.

"Ada tiga panja yang belum ditutup, karena masalah di pertanahan masih cukup banyak yakni Panja evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Panja tentang Tata Ruang dan Panja tentang mafia pertanahan," jelas Doli.

Selain itu, ada pula tim kerja mengenai sengketa pertanahan, yang dipimpin oleh pihak Komisi II DPR dan Kementerian ATR/BPN. Doli juga mengingatkan satu hal yang belum bisa dimulai saat ini terkait revisi Undang-Undang tentang pertahanan.

"Kami sudah berapa kali menyampaikan sejak zaman Sofyan Jalin dan Hadi Tjahyanto. Saya kira kalau bisa diselesaikan pada masa persidangan ini dapat membantu persoalan pertahanan di tanah air," kata Doli.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono dalam raker itu turut didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni. Bahkan hadir pula adik kandung AHY yakni Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPR RI.