Mendagri apresiasi penyelenggara pemilu selesaikan penetapan hasil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi penyelenggara pemilu yang telah menyelesaikan tugasnya untuk menetapkan hasil Pemilu 2024 tingkat nasional pada hari Rabu (20/3).

"Pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara, khususnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan jajaran, dan juga para pengawas yang lain, yang telah menyelesaikan sebagian besar tugasnya," kata Tito mewakili pemerintah saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Sebagai perhelatan demokrasi terbesar di dunia, Tito menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Indonesia berlangsung aman dan tertib.

Meski di sisi lain, dia tak menampik masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kita bersyukur berlangsung tertib, aman, dan damai. Akan tetapi, kalau terjadi kekurangan, pasti akan terjadi kekurangan, entah di penyelenggaraan atau di supporting dan lain-lain, enggak akan terjadi sempurna, apalagi untuk sekelas terbesar di dunia seperti ini," katanya.

Mendagri juga menegaskan dukungan pemerintah kepada penyelenggara pemilu untuk menggelar Pemilu 2024, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, pencetakan dan distribusi logistik, peran perlindungan masyarakat, pemantauan pelaksanaan, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

"Dari awal pemerintah telah memberikan dukungan, tidak bermaksud intervensi atau ikut campur, tetapi memberikan dukungan karena KPU enggak akan mungkin bisa bekerja sendiri di negara sebesar ini dengan masalah sekompleks ini," tuturnya.

Terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang saat ini bergulir di MK, Tito mengatakan bahwa Kemendagri mengimbau kepada semua daerah untuk senantiasa menjaga kondusivitas dan menghormati aturan konstitusi yang berlaku.

"Kemendagri dengan jajaran meminta kepada semua daerah untuk menjaga situasi yang tetap kondusif, biarkan proses hukum berjalan, tetapi situasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk situasi keamanan tetap bisa terjaga, dan kami melakukan rapat-rapat dengan semua stakeholders," katanya.

Tito lantas menambahkan, "Kami akan membantu ketika diminta oleh KPU, misalnya kalau terjadi pemilihan suara atau penghitungan suara ulang yang memerlukan pengamanan, kami akan melaksanakan."

Dalam raker dengan agenda pembahasan evaluasi Pemilu 2024 itu, turut hadir Ketua KPU RI Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP RI Heddy Lugito.