Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah diminta tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, yang direncanakan mencapai 6,3 persen pada 2007, tanpa adanya dampak terhadap perluasan lapangan kerja, sehingga sangat penting bagi pemerintah mengarahkan kebijakan lebih mendukung tumbuhnya sektor riil. "Pertumbuhan ekonomi harus diikuti perluasan lapangan kerja. Kalau hanya sektor makro yang dikejar dalam mencapai pertumbuhan tersebut, seperti investasi portofolio, maka kepentingan nasional berupa kesempatan bekerja bagi masyarakat banyak tidak tercapai," ujar Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Sutrisno kepada ANTARA News di Jakarta, Rabu. Pernyataan tersebut dikemukakannya menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2007 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada 2007. Benny menilai realistis atau tidaknya target pertumbuhan itu, tergantung pada upaya pemerintah menekan pengangguran yang terus meningkat, akibat pertambahan lapangan kerja lebih sedikit dibandingkan jumlah pengangguran dan angkatan kerja terus bertambah setiap tahunnya. "Kalau pertumbuhan ekonomi tidak mampu menciptakan lapangan kerja, maka akan semakin banyak `super rich man` (orang sangat kaya) dan `super poor man` (orang sangat miskin), sehingga terjadi kesenjangan yang semakin tinggi, padahal pemerintah harus bertanggung jawab terhadap rakyat miskin tersebut," katanya. Ia khawatir jika semakin banyak rakyat miskin yang tidak mendapat pekerjaan, maka akan terjadi gejolak sosial dan berkurangya rasa aman, yang biayanya cukup besar. "Orang tidak punya pekerjaan kan mudah marah, itu jadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi mereka," katanya. Selain itu, lanjut Benny, dalam anggaran pendapatannya untuk membiayai belanja negara, pemerintah pasti sebagian besar mengandalkan pajak dari dunia usaha. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah harus lebih agresif menyelesaikan berbagai kebijakan yang bisa mendorong tumbuhnya sektor riil sebagai salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Sayangnya, Benny menilai pemerintah sampai saat ini masih lamban menyelesaikan sejumlah kebijakan yang bisa mendorong tumbuhnya kinerja dan investasi dunia usaha, seperti terus diambangkannya penyelesaian revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. "Sampai sekarang tidak ada elit politik yang menyentuh hal itu, agar revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu segera dituntaskan, padahal penting agar investasi masuk ke negeri ini," ujarnya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
