Pemerintah baru Australia tak ingin Huawei ikut tender

Sydney (ANTARA News) - Pemerintah Australia yang baru terpilih menyokong larangan ikut tender bagi perusahaan China, Huawei Technologies Co Ltd, dalam proyek National Broadband Network (NBN) sebesar 38 miliar dolar Australia, kata Jaksa Agung setempat, Selasa.

Seperti dilaporkan Reuters, pemerintahan Australia sebelumnya yaitu dari partai buruh, melarang Huawei ikut tender tersebut dengan alasan keamanan siber.

Huawei adalah perusahaan pemasok peralatan jaringan telekomunikasi terbesar berdasarkan pendapatan.

Beberapa pejabat senior dalam pemerintahan baru koalisi, termasuk Menteri Komunikasi, Malcolm Turnbull, mendukung peninjauan ulang kebijakan itu sehingga timbul perkiraan larangan itu akan dicabut.

Tapi, Jaksa Agung George Brandis mengatakan bahwa setelah dipertimbangkan, Pemerintah memutuskan untuk tidak mengubah kebijakan yang sudah ada. Hal itu berdasarkan arahan baru dari Badan Keamanan Nasional Australia.

"Pemerintah baru telah mendapat masukan dari badan-badan keamanan nasional. Tidak ada keputusan yang dibuat oleh pemerintah baru untuk mengubah kebijakan yang ada," kata Brandis dalam email kepada Reuters.

"Keputusan pemerintah untuk tidak mengizinkan Huawei ikut tender proyek NBN (National Broadband Network) dibuat berdasarkan saran dari badan-badan keamanan nasional. Keputusan ini didukung oleh oposisi ketika itu setelah kami menerima sendiri masukan dari Badan Keamanan," katanya.

Komite Intelijen Parlemen Amerika Serikat tahun lalu menggambarkan Huawei sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan mendesak perusahaan-perusahaan Amerika untuk berhenti melakukan bisnis dengan perusahaan yang berbasis di Shenzhen, China itu.

Huawei telah membantah tuduhan anggota parlemen AS yang menyebut peralatan mereka dapat digunakan oleh pemerintah China untuk melakukan kegiatan mata-mata.

Huawei yang didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei, mantan perwira tentara Rakyat, tahun lalu mengajukan proposal pembangunan pusat evaluasi keamanan dunia maya di Australia .

Menurut mantan pejabat senior Partai Liberal hal itu bagian dari lobi dalam upaya untuk membatalkan larangan yang diberlakukan pemerintah Australia.