Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dan parlemen tengah menyiapkan dua alternatif pengadaan dana untuk mendukung pengiriman pasukan TNI ke Lebanon dalam kerangka United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil), menyusul dikeluarkannya Resolusi PBB Nomor 1701 yang menyerukan gencatan senjata. Pengadaan anggaran untuk pengiriman dan dukungan logistik TNI yang akan bertugas di Lebanon selama enam bulan hingga satu tahun itu tidak akan mengganggu Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) 2007 yang telah disusun, kata Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo Adi Sucipto, di Jakarta, Rabu. "Oleh karena iu ada dua alternatif yang disiapkan, yakni diambil dari anggaran khusus atau APBNP," ujarnya, usai rapat konsultasi informal jajaran kementerian polhukam dengan Komisi I DPR di Departemen Pertahanan (Dephan). Widodo mengatakan, dana senilai Rp374 miliar itu digunakan untuk dukungan logistik serta pengadaan peralatan baru TNI yang akan mendukung operasi kemanusiaan di Lebanon, khususnya selama dua bulan pertama sebelum PBB mendanai misi tersebut. Hal senada diungkapkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen yang mengemukakan, Komisi I telah melakukan kajian terhadap pengadaan dana bagi pasukan TNI ke Lebanon. Pengadaan dana sebesar Rp374 miliar itu, menurut dia, dapat diambil dari APBN 2007, anggaran khusus atau APBNP. "Namun, untuk mengalokasikan dalam APBN 2007 jelas tidak mungkin, karena akan menganggu kinerja pemerintah yang telah disusun rapi," ujar Happy. Semisal, anggaran pertahanan pada 2007 sekitar Rp31 triliun, atau 42 persen dari kebutuhan minimal TNI. Jika dari dana itu, masih dipotong, lagi maka akan mengganggu program pemerintah untuk mewujudkan TNI yang profesional. Karena itu, tinggal dua alternatif yang mungkin dilakukan yakni melalui anggaran khusus atau APBNP, kata Happy Bone menegaskan. Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga yang mengatakan, DPR akan bersama mencari dukungan dana bagi pasukan TNI yang ditugaskan ke Lebanon. "DPR akan mencari berbagai upaya untuk mendukung misi pengiriman pasukan TNI ke Lebanon, terutama untuk pengadaan dananya," katanya. Pengiriman pasukan TNI ke Lebanon merupakan komitmen nasional dan DPR mendukung penuh komitmen tersebut termasuk untuk mencari sumber-sumber dana yang akan digunakan pasukan TNI yang akan bertugas di Lebanon Selatan. Hingga kini TNI telah menyiagakan satu Batalyon Mekanis berkekuatan 850 personel terdiri dari Mabes TNI 15 orang, TNI AD (576 orang), TNI AL (221 orang) dan TNI AU 37 orang, ditambah 150 personel dari Kompi Zeni TNI Angkatan Darat (AD). Peralatan materiilnya terdiri dari empat unit Panser Komando (V-150 CO), empat unit Panser Angkut Personel (V-150 AP), 12 unit Panser Intai (V-150 Tai), 14 unit Panser Serbu (VAB) dan 12 unit Panser Serbu (Panhard). Selain itu, satu unit Jeep Kia, satu unit Tangki Air, dua unit Taft GT (Jeep), sepuluh unit Truck Isuzu dan dua unit Kendaraan Pemeliharaan (Ranhar). Tidak itu saja, TNI juga menyertakan, 12 unit (BTR-80 A), satu unit alat berat Back Loader, satu unit Foklift (AT), sepuluh unit Truck Liaz, satu unit Kendaraan Bengkel (Ranbeng), dua unit Ambulance, tiga unit Jeep Kia dan satu unit Tangki BBM. Dana sebesar Rp374 miliar itu, termasuk untuk pengadaan 32 panser baru yang semula dianggarkan pada 2007, mengingat panser yang ada saat ini tidak memadai jumlahnya untuk mendukung operasi kemanusiaan di Lebanon. Hadir dalam rapat konsultasi itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Ketua Komisi I Theo L Sambuaga dan sejumlah anggota Komisi I DPR lainnya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006