Kemenparekraf gelar Forkomda tingkatkan pemahaman manajemen krisis

sebagai upaya terpadu, komprehensif dan berkelanjutan, dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif ketika krisis kepariwisataan terjadi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Biro Komunikasi mengadakan Forum Komunikasi Daerah untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen krisis pariwisata di daerah sehingga menghadirkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang tangguh dan berkelanjutan di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan tata kelola komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam mempertahankan reputasi dalam industri pariwisata.

"Manajemen komunikasi krisis sebagai upaya terpadu, komprehensif dan berkelanjutan, dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif ketika krisis kepariwisataan terjadi. Serta mengambil keputusan dalam menyikapi krisis yang akan terjadi," kata Menparekraf.

Sejak tahun 2023, Biro Komunikasi Kemenparekraf telah menyusun panduan komunikasi krisis yang bertujuan untuk mencegah, merespons dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan di sektor parekraf melalui komunikasi.

Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani berharap Forkomda dapat membantu pemangku kepentingan dalam memahami tugas komunikasi krisis untuk meminimalkan dampak dari pemberitaan negatif bagi industri pariwisata

Baca juga: Kemenparekraf proyeksikan kongres APAO beri dampak ekonomi Rp250,4 M

Baca juga: Kemenparekraf ungkap lima elemen penyelenggaraan MICE berkelanjutan

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan manajemen berbagai isu sektor parekraf di Kemenparekraf dimulai dari Crisis Detection Analysis (CDA) yang menyampaikan isu dan mendeteksi dampaknya bagi industri pariwisata.

Biro Komunikasi Kemenparekraf berupaya untuk memitigasi agar isu tersebut tidak berpotensi tinggi atau ekstrem.

Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf Fadjar Hutomo mengatakan krisis pariwisata yang terjadi terus berulang-ulang di suatu destinasi wisata akan mempengaruhi daya tarik wisata destinasi tersebut.

“Misalnya di suatu tempat dipersepsikan rawan bencana sehingga wisatawan tidak akan datang. Perlu kepandaian dalam mengatur strategi komunikasi yang tepat untuk mengatasi persepsi tersebut. Karena pariwisata tidak hanya tentang pemandangan indah tapi juga tentang keselamatan. Dan pemangku kepentingan perlu memahami hal ini," kata Fadjar.

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur Agustin Peranginangin menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam menangani krisis pariwisata di Yogyakarta.

Di antaranya melalui kegiatan pra krisis, koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk pelatihan dan pendampingan, hingga pemanfaatan media sosial.

Baca juga: Menparekraf: Perayaan kulminasi matahari bisa picu pariwisata Pasaman

Baca juga: Sandiaga optimistis kunjungan wisman melampaui target hingga 16,1 juta