Jakarta (ANTARA News) - Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis menyampaikan bahwa penyerapan dana APBN 2006 sangat lamban dan salah satu alasannya adalah ketakutan terhadap tuduhan korupsi. Sebenarnya, kata Emir di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu, ketakutan itu lebih mencerminkan buruknya administrasi keuangan di pemerintahan. Lambannya penyerapan dana APBN itu dimanfaatkan pemerintah pusat untuk menitipkan uangnya di Bank Indoensia (BI) dalam bentuk Sertifikat Bank Indoensia (SBI). Dana pemerintah pusat yang dikonversi dalam bentuk SBI mencapai Rp82 triliun lebih. Ironisnya, kata Emir, langkah pemerintah pusat diikuti pemerintah daerah yang juga menitipkan uangnya di BI dalam bentuk SBI dan jumlahnya mencapai lebih Rp42 triliun. Wakil Ketua Komisi VII (bidang energi) DPR RI Sony Keraf menyatakan, pada RAPBN 2007 pemerintah mendorong diversifikasi energi. Tetapi kebijakan pemerintah masih sering bersifat ad hoc dan reaksioner," katanya. Dia menyatakan, pihaknya akan membahas RUU tentang Energi Alternatif. Yang terpenting, pemerintah harus konsisten dalam menerapkan kebijakan, Apabila rakyat diminta menanam pohon jarak, maka pemerintah harus siap menampung buah jarak. "Jangan ketika jarak sudah buah, justru pemerintah beralih ke tanaman lain," katanya. Ketua Komisi IX Ribka Ciptaning menjelaskan, pemerintah telah menurunkan harga jenis obat generi. Namun obat yang diturunkan harganya, ternyata merek yang tidak laku di pasaran dan tidak masuk rersep dokter. Di sisi lain, pihaknya menyoroti Askes untuk masyarakat yang sangat sulit digunakan untuk membantu masyarakat. Askes telah diikuti lebih 10 juta orang, namun pelayanannya masih kerap dikeluhkan. "Padahal, dana yang sudah diserap sekitar Rp30 triliun," katanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
