Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pihaknya akan berfokus untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan yang lebih berkualitas.
Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mencatat capaian inklusi keuangan pada 2023 sebesar 88,7 persen, naik 0,7 poin presentasi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 88 persen.
“Kami secara khusus, melanjutkan upaya untuk meningkatkan inklusi literasi ini agar semakin berkualitas lagi,” ujar Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta, Jumat.
Pemerintah menetapkan target inklusi keuangan untuk 2024 sebesar 90 persen. Sedangkan target kepemilikan rekening tahun ini ditetapkan 80 persen.
Mahendra mengatakan, OJK juga akan mendorong penggunaan rekening bank dalam berbagai sektor jasa keuangan seperti pasar modal, multifinance, asuransi, peer-to-peer (P2P) lending.
“Kami selain itu juga mendorong untuk inklusi yang berkaitan dengan penggunaan rekening bank dan juga dalam kerangka inklusi aktivitas di pasar modal, asuransi, maupun berbagai lembaga jasa keuangan lainnya, multifinance maupun kerangka P2P lending yang lebih baik berkualitas dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sejak penetapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan terus mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 poin persentase.
Peningkatan tersebut didorong dengan capaian tiga indikator utama berupa jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas yang secara umum juga mengalami peningkatan signifikan.
Hingga saat ini telah terdapat 53,9 juta rekening pelajar, 150,7 juta akun uang elektronik, dan 30 juta merchant QRIS.
Sementara itu, untuk program jaminan sosial terdapat 1,11 juta penyaluran Kartu Prakerja dan pembiayaan bersubsidi kepada 4,64 juta debitur KUR.
Sedangkan, untuk menjangkau masyarakat di area perdesaan juga telah terdapat 1,18 juta agen Laku Pandai dan 932 ribu agen Layanan Keuangan Digital.
Kendatipun tingkat inklusi keuangan telah menunjukkan pencapaian target secara nasional, namun pemerintah perlu mengambil langkah untuk memangkas berbagai tantangan ke depannya seperti pengurangan kesenjangan tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi, pengurangan disparitas antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemerintah akan terus melakukan penajaman pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif untuk tahun 2024, dengan target tingkat keuangan inklusif mencapai 90 persen dan target kepemilikan akun sebesar 80 persen.
Pemerintah juga telah mencanangkan target keuangan inklusif dan literasi keuangan untuk jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, dengan rincian target penggunaan akun yang diharapkan meningkat sebesar 1 persen setiap tahun mulai dari 91 persen di tahun 2025 hingga 95 persen pada tahun 2029.
Kemudian target kepemilikan akun yang diharapkan meningkat sebanyak 2 persen per tahun mulai dari 82 persen di tahun 2025 hingga 90 persen pada tahun 2029.
“Pemerintah dengan melibatkan industri sektor keuangan dan mitra pembangunan juga telah merumuskan berbagai inisiatif program khususnya yang menyasar kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh keuangan formal dalam rangka mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun ini sesuai target dari Bapak Presiden selaku Ketua DNKI,” pungkasnya.
Baca juga: OJK targetkan inklusi keuangan bagi 2 juta orang lewat Gerak Syariah
Baca juga: OJK: Literasi dan inklusi keuangan syariah masih belum optimal
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
