Pengamat: Rekonsiliasi adalah jalan terbaik untuk membangun bangsa

Rangkasbitung (ANTARA) - Pengamat politik Ahmad Hapid menilai rekonsiliasi adalah jalan terbaik untuk kelanjutan pembangunan bangsa kedepan sehingga terfokus menjalankan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kita berharap rekonsiliasi itu bisa diwujudkan dengan damai setelah penetapan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029," kata Ketua Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Lebak, Banten, Jumat.

Rekonsiliasi itu tentu sangat diperlukan agar roda pemerintahan berjalan baik untuk melaksanakan berbagai program yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo - Gibran.

Pasangan capres dan cawapres lainnya harus legowo dengan menerima kekalahan Pemilu 2024.

Bentuk rekonsiliasi yang baik itu, seperti dicontohkan sikap Ketua Partai NasDem Surya Paloh yang menerima ucapan kemenangan kepada pasangan Prabowo -Gibran.

Oleh karena itu, seluruh para elite politik maupun tokoh nasional dan masyarakat lebih baik rekonsiliasi untuk mendukung pemerintah Prabowo - Gibran.

Kemenangan pasangan Prabowo - Gibran cukup besar hingga meraih 96.214.691 suara, sedangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 suara.

"Kita lupakan pertarungan sengit Pemilu 2024 itu, namun kembali menjalin kedamaian dan persatuan,"katanya menjelaskan.

Menurut dia, pasangan Prabowo - Gibran juga memberikan sinyal positif kepada para elite politik juga capres dan cawapres lainnya untuk berkoalisi dalam pemerintahannya.

Koalisi ini, kata dia, tentu memberikan dampak positif terhadap partai politik yang masuk parlemen untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo - Gibran.

"Kami meyakini jika dibangun komunikasi para elite politik dipastikan PDI Perjuangan, NasDem, dan PKB berpotensi berkoalisi dengan Prabowo - Gibran," katanya.

Ia mengatakan, apabila koalisi itu bisa direalisasikan sehingga posisi pemerintah Prabowo -Gibran lebih kuat untuk melakukan program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, termasuk program makan siang.

"Kami berharap pemerintahan Prabowo - Gibran dapat merealisasikan program -program untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,"katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, adapun permasalahan adanya dugaan kecurangan perolehan suara pada Pemilu 2024 yang diajukan oleh partai politik dan capres serta cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) hal itu sah-sah saja sebagai negara demokrasi.

Mereka memiliki hak juga dilindungi undang-undang, sehingga seluruh persoalan untuk ditindaklanjuti secara hukum tentu itu tidak ada masalah. "Kita sepenuhnya percayakan kepada lembaga hukum itu," kata Ahmad.

Pelaksanaan Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Selanjutnya , Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.