Tangerang (ANTARA News) - Dinasti politik melawan prinsip modernisasi yang mengedepankan sistem berbasis kompetensi, kata seorang pengamat.
"Dinasti politik tidak tepat dalam konteks modern karena melawan prinsip modernisasi politik," kata Boni Hargens saat dihubungi, Minggu.
Ia mengatakan, dinasti bukan sekedar persoalan penguasaan pucuk kekuasaan oleh suatu kelompok, keluarga, etnik atau suku.
Namun, dinasti dalam politik adalah penguasaan keseluruhan bangunan kekuasaan. Akibatnya, birokrasi sedapat mungkin dikuasai oleh kelompok dinasti.
"Dinasti politik menguasai seluruh unsur mulai dari penguasaan seluruh kekuasaan hingga birokrasi," ujarnya.
Boni menjelaskan. dinasti dalam politik meliputi politik parokial serta politik klientelis.
Politik parokial yakni konteks politik ditandai dominasi elite dan rapuhnya kesadaran politik masyarakat.
Sementara politik klientelis yakni konteks patronase saat rakyat menjadi anak buah yang bekerja untuk patron atau elit politik.
"Dinasti yang terbangun saat ini yakni politik parokial serta politik klientelis. Masyarakat didominasi dan bekerja untuk kepentingan elit politik," katanya.
Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
