BPS: SNLIK 2024 ditargetkan selesai akhir Maret

Kami sedang finalisasi laporan survei literasi dan inklusi keuangan yang direncanakan selesai akhir pada Maret

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) tengah memfinalisasi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang direncanakan selesai pada akhir Maret.

“Kami sedang finalisasi laporan survei literasi dan inklusi keuangan yang direncanakan selesai akhir pada Maret,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta, Jumat.

Amalia mengatakan survei tersebut didesain untuk melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan di daerah maupun nasional.

Hal itu merupakan bentuk dukungan BPS terhadap pengembangan literasi dan inklusi keuangan.

Pendataan SNLIK 2024 dilaksanakan mulai 17 Januari hingga 5 Februari 2024 di 34 provinsi yang mencakup 120 kabupaten/kota, 8 wilayah KOJK, dengan jumlah Blok Sensus (BS) sebanyak 1.080.

Pendataan lapangan dilakukan oleh 374 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 120 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Masing-masing PPL dimaksud bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 3 wilayah BS yang didampingi PML.

Sebelumnya, SNLIK dilakukan setiap tiga tahunan oleh OJK, dimulai dari 2013 dan terakhir pada 2022. Survei tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi sekaligus pemetaan terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Namun, menunjuk Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diatur mengenai target inklusi keuangan Indonesia yang harus mencapai 90 persen pada 2024.

Guna mencapai target dimaksud, OJK secara masif melakukan edukasi dan literasi keuangan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan lain-lain.

Baca juga: OJK gandeng BPS gelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
Baca juga: OJK: Program TPAKD tingkatkan indeks inklusi keuangan di pedesaan