Kompetensi dan integritas pemimpin perlu menjadi acuan agar masyarakat tidak sekedar ikut maupun milih yang dibuat oleh kelompok demi kepentingan dinastiTangerang (ANTARA News) - Keberadaan dinasti politik di Indonesia tidak salah jika memang menguntungkan masyarakat, kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi.
"Kalau dinasti itu dibangun untuk kesejahteraan warga maka sah saja. Tetapi yang ada hanya untuk keuntungan kelompok saja," katanya ketika dihubungi, Minggu.
Adhie yang juga sebagai inisiator Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih menambahkan dinasti politik terbagi dua yakni positif dan negatif.
Untuk dinasti yang baik, misalnya keluarga mantan Presiden Soekarno yang menjunjung tinggi semangat nasionalis dan itu tertular kepada keturunannya. Hal itu dinilainya sebagai membangun dinasti dalam tatanan yang baik atau positif
Sedangkan untuk yang negatif seperti halnya di Provinsi Banten. Kesejahteraan masyarakat masih jauh dan terbelakang.
Dinasti politik pun telah terbangun di beberapa wilayah, bukan hanya di Provinsi Banten.
Keberadaan dinasti politik saat ini berdampak negatif. Kepemimpinan oleh dinasti itu tidak mendapatkan pengawasan sehingga bisa menimbulkan dampak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Akibatnya, kesejahteraan masyarakat menjadi terbelakang karena mementingkan urusan kelompok dan keuntungan saja.
"Hal inilah yang menjadi sorotan hingga keberadaan dinasti dinilai negatif meski tidak salah adanya. Sebab, dampak dinasti tidak menguntungkan masyarakat," ujarnya.
Ia mengusulkan agar perlu ada pengawasan terhadap pemimpin daerah dalam hal kompetensi dan integritas.
"Kompetensi dan integritas pemimpin perlu menjadi acuan agar masyarakat tidak sekedar ikut maupun milih yang dibuat oleh kelompok demi kepentingan dinasti," katanya.
Pewarta: Achmad Irfan
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2013
