Kementerian PUPR alokasikan dana perbaikan 420 RTLH di Lombok Tengah

Praya, NTB (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana perbaikan untuk 420 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada 2024.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah M Supriaddin di Praya, NTB, Jumat, mengatakan dari hasil koordinasi dengan Balai Perumahan Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian PUPR, Lombok Tengah mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR untuk menyelesaikan 420 unit RTLH.

"Bantuan 420 unit RTLH ini dari pemerintah pusat," katanya.

Untuk total anggaran RTLH tersebut, pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail, karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat serta sasaran program yang belum ditentukan.

Menurut dia, semua hal ditentukan pemerintah pusat dan dinas sifatnya hanya koordinasi sebagai daerah yang mendapatkan alokasi dana program itu.

"Kita tunggu informasi dari pusat," kata Supriaddin.

Ia mengatakan saat ini jumlah RTLH di Lombok Tengah masih cukup tinggi, sementara perbaikan dari APBD tidak banyak, sehingga pihaknya bersyukur tahun ini bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

"RTLH yang dikerjakan dari APBD, kita hanya alokasikan untuk 42 unit," katanya.

Ia mengatakan data yang ada, jumlah RTLH di Lombok Tengah awalnya mencapai 26.965 unit, namun di 2022 dilakukan perbaikan 556 unit, 2023 sebanyak 583 unit dan 2024 ini 42 unit dari APBD dan 420 dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat.

"Kalau penanganan RTLH dari APBD ini kebanyakan untuk warga Kecamatan Praya, karena memang itu merupakan pokok pikiran dewan," katanya.

Supriaddin mengatakan sasaran program RTLH BSPS menyebar ke seluruh Lombok Tengah dengan penentuan lokasi menjadi kewenangan Balai Perumahan.

"Jumlah RTLH kita cukup tinggi, sehingga membutuhkan sinergisitas dari berbagai pihak untuk menuntaskan persoalan ini," katanya.