BPBD Mataram: Ratusan keluarga di sempadan pantai harus direlokasi

Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan ratusan kepala keluarga (KK) yang masih berada di sempadan pantai harus segera direlokasi agar bencana gelombang pasang tidak terulang setiap tahun.

"Relokasi menjadi salah satu bagian mitigasi bencana secara struktural, tetapi membutuhkan anggaran besar," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Mahfuddin menyikapi cuaca ekstrem berupa gelombang pasang di Mapak Indah, Sekarbela, pada Rabu-Kamis(13-14/3) yang berdampak pada rusaknya 15 rumah warga di kawasan tersebut.

Dampak cuaca ekstrem di Mapak Indah ini setiap tahun terulang, bahkan pada cuaca ekstrem Desember 2022, sebanyak 27 unit rumah atau 27 KK kehilangan rumah karena terbawa gelombang pasang.

"Oleh karena itu, relokasi menjadi bagian dari solusi yang harus dipertimbangkan dan dilakukan secara bertahap agar tidak terus terulang," katanya.

Menurut dia, jumlah KK yang saat ini masih berada di sempadan pantai sepanjang 9 kilometer pantai Kota Mataram mencapai ratusan KK. Untuk di Pantai Mapak Indah tercatat sekitar 110 KK berada pada ancaman abrasi pantai.

Belum lagi di kampung nelayan Penghulu Agung, Banjar, Bugis, Pondok Perasi, hingga kawasan Bintaro dan Meninting.

Namun, kata dia, dengan berbagai keterbatasan anggaran pemerintah kota saat ini baru bisa mengambil langkah produktif dengan mengawasi dan melarang warga membangun rumah lagi di sempadan pantai.

"Selain itu, pembangunan rumah di kawasan pesisir ke depan diarahkan menggunakan konstruksi tahan banjir rob," katanya.

Menurut dia, Pemkot Mataram juga sudah membangun rumah susun sewa (rusunawa) bagi nelayan di Pondok Perasi namun jumlahnya baru satu twin blok atau untuk sekitar 43 KK. Sementara sisanya masih banyak.

Pemkot Mataram juga sudah membangun hunian sementara (huntara) untuk 24 KK nelayan di Mapak Indah yang terdampak gelombang pasang tahun 2022.

"Hanya saja, jumlah yang mau direlokasi masih lebih banyak dibandingkan dengan warga nelayan yang sudah direlokasi," katanya.

Terkait dengan itu, kata dia, salah satu upaya yang dilakukan BPBD saat ini dengan membuat warga pesisir tangguh baik dari sisi kewilayahan maupun sumber daya manusia (SDM).

"Jadi, ketika ada ancaman bencana mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan sehingga dapat meminimalkan dampak bencana," katanya.