Pidato Presiden Berjalan Lancar Tanpa Interupsi

Jakarta (ANTARA News) - Interupsi yang dikhawatirkan terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR tidak terjadi. Pembacaan naskah pidato setebal 55 halaman oleh Presiden Yudhoyono dimulai pukul 11.00 WIB dan berakhir pada 12.00 WIB di Gedung MPR/DPR Jakarta, Rabu, dan berlangsung secara tertib tanpa diwarnai aksi interupsi. Beberapa hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna DPR sejumlah anggota DPR menyatakan akan melakukan interupsi bila materi pidato yang disampaikan oleh Presiden bersifat normatif. Sebelumnya Ketua DPR Agung Laksono Agung menjelaskan interupsi memang hak anggota tetapi harus diingat, persidangan DPR tanggal 16 Agustus merupakan acara khusus untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden mengantar nota keuangan. "Saya sendiri tidak melarang tetapi juga tidak memberi peluang. Jadi, semua tergantung pada kearifan dan kedewasaan kita sebagai pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Agung. Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Uray Faisal Hamid, mengajak rekan-rekannya di DPR untuk ikut menjaga kewibawaan DPR dengan tidak melakukan interupsi. Interupsi memang merupakan hak anggota DPR, tetapi penggunaan hak itu jangan disalahgunakan untuk mencederai forum DPR yang sangat terhormat. "Sebagai anggota DPR hendaknya kita jadi negarawan, kita harus sama-sama menjaga Presiden sebagai simbol negara. Tak elok rasanya kalau kita ribut-ribut di depan para duta besar negara sahabat. Kita ini bangsa terhormat, bukan bangsa yang urakan," kata Uray Faisal. Namun anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar, Yudy Chrisnandi, berpendapat pidato kenegaraan Presiden itu tidak sakral, sebaliknya interupsi anggota DPR di sidang paripurna juga tidak haram. Karena itu, Presiden dan siapa pun juga tidak usah takut diinterupsi biar saja semua berjalan secara alami, katanya. "Apalagi sampai sekarang, tidak ada larangan dari Partai Golkar dan fraksi untuk lakukan interupsi, karena hak tersebut dijamin UU dan Tatib DPR," kata Yuddy. Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPR Agung Laksono pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pada 12.15 WIB serta dihadiri oleh 409 anggota DPR yang menandatangani daftar hadir dari 548 anggota DPR yang tercatat. Sejumlah hal yang disampaikan presiden antara lain terkait masalah keamanan dan pertahanan, pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan hak asasi manusia, politik dan juga kesejahteraan sosial serta ekonomi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pencapaian pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan menyelesaikan sejumlah permasalahan bangsa. "Akan sia-sia kita membangun kalau kita mampu mengangkat rakyat kita dari lembah kemiskinan dan keterbelakangan," kata Presiden Yudhoyono, saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR di Gendung MPR/DPR Jakarta, Rabu. Atas dasar itulah, masih menurut Kepala Negara, pemerintah memberikan prioritas yang tinggi dan menyediakan anggaran yang besar untuk rakyat miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. "Dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial kita telah berada dalam jalur pencapaian `Millenium Development Goals` 2015. Kita telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 23,4 persen pada tahun 1999 menjadi 16 persen pada 2005 lalu," katanya. Namun Presiden menambahkan, pencapaian sebesar 16 persen itu masih jauh dari sasaran yang ingin dicapai. Menurutnya penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga kualitas pertumbuhan yang menyentuh langsung perbaikan nasib rakyat miskin. "Kita harus memastikan agar pertumbuhan ekonomi yang kita kejar dapat menjamin terjadinya pengurangan kemiskinan," tuturnya. Dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan sejumlah angka, termasuk rencana penerimaan dan belanja negara pada 2007, serta rencana capaian-capaian dalam mikro dan makro ekonomi. Termasuk didalamnya rencana pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri, anggota TNI dan Polri pada 2007. (*)

Copyright © ANTARA 2006