Korea Selatan ingin negosiasi pembagian biaya pertahanan dengan AS

Seoul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yu menilai Korea Selatan seharusnya dapat terlibat dalam perundingan mengenai pembagian biaya pertahanan dengan Amerika Serikat dalam kondisi yang menguntungkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Cho di Seoul, Kamis, ketika sekutu diperkirakan akan segera meluncurkan negosiasi mengenai penentuan bagian Seoul dalam biaya pemeliharaan Pasukan AS di Korea (USFK) yang berkekuatan 28.500 personel.

“Kami telah menghabiskan lebih dari dua persen PDB (Produk Domestik Bruto) kami untuk pertahanan, jika Anda membandingkannya dengan ketidakpuasan AS terhadap Eropa," kata Cho dalam wawancara dengan Yonhap News TV.

Cho juga menjanjikan upaya untuk memastikan kesepakatan baru akan dicapai pada tingkat yang wajar. Kedua negara sudah mengumumkan kepala negosiator masing-masing untuk pembicaraan pada awal bulan ini.

Negosiasi sebelumnya menarik perhatian karena Washington ketika di bawah kepemimpinan Donald Trump, menuntut kenaikan besar beban pertahanan yang ditanggung Seoul yang dilaporkan meningkat lima kali lipat menjadi 5 miliar dolar AS.

Cho merujuk pada berapa banyak negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang tidak menepati janji untuk membelanjakan setidaknya 2 persen dari PDB tahunan mereka untuk pertahanan. Trump menggunakan poin tersebut untuk menekan sekutu NATO agar membayar lebih.

“Karena kita telah membelanjakan lebih dari dua persen PDB kita, saya yakin kita dapat melakukan perundingan dengan syarat yang menguntungkan dalam hal membujuk AS,” ucapnya.

Ia juga mengatakan pemerintah akan terlibat dalam negosiasi pada tingkat yang wajar untuk mencapai tujuan, antara lain menciptakan kondisi yang stabil untuk penempatan USFK dan memperkuat postur pertahanan gabungan sekutu.

Sumber : Yonhap
Baca juga: Korsel-AS-Jepang lakukan latihan AL dengan kapal induk
Baca juga: Korsel akan bahas risiko akibat kebocoran dokumen militer bersama AS
Baca juga: AS dan Korsel sepakat perkuat daya tangkal serangan militer