Puan bawa isu perdamaian untuk sidang parlemen dunia di Swiss

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani bakal membawa isu perdamaian dunia guna menjadi pembahasan pada sidang umum parlemen dunia yang bertajuk The 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly di Jenewa, Swiss.

Dia mengatakan bahwa parlemen di negara-negara dunia perlu berperan dan secara kolektif untuk membangun perdamaian dunia. Adapun Puan pada Kamis ini sudah tiba di Jenewa untuk menghadiri sidang tersebut yang akan digelar 23-27 Maret 2024.

“Parlemen harus memperkuat upaya kolektif untuk memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang mereka, hidup dalam damai,” kata Puan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Adapun sidang tersebut mengambil tema ‘Diplomasi Parlemen: Membangun Jembatan untuk Perdamaian dan Pemahaman’. Tema perdamaian menurutnya bakal dibahas mengingat ada 56 negara yang mengalami konflik bersenjata pada tahun 2023, termasuk Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina.

Menurut Puan, majelis sidang IPU akan menyediakan ruang yang sangat dibutuhkan untuk dialog dan diplomasi parlemen di tingkat global, regional dan bilateral sebagai pelengkap PBB dan forum multilateral lainnya.

“Di masa yang penuh tantangan ini, anggota parlemen harus berperan dalam menciptakan perdamaian,” katanya.

Selan itu, Puan juga dijadwalkan untuk menghadiri agenda Forum of Women Parliamentarians atau forum anggota parlemen perempuan IPU. Dalam forum ini, menurutnya para anggota parlemen bakal turut membahas isu perdamaian untuk perempuan.

Dia pun mengatakan bahwa para anggota parlemen perempuan harus bekerja sama untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam mencapai perdamaian yang kekal

“Sebagai parlemen, adalah tugas kita untuk memastikan bahwa perempuan ikut serta dalam perundingan perdamaian,” kata dia.

Kemudian di sela-sela kegiatan itu, Puan pun dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden IPU, Tulia Ackson. Puan dan delegasi DPR RI juga akan menghadiri undangan buka puasa bersama dengan Watapri PTRI (Perutusan Tetap Republik Indonesia) Jenewa.