Menteri PANRB dukung Kemenlu terapkan reformasi birokrasi berdampak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung penuh langkah Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan reformasi birokrasi berdampak.

Menurut dia, Kemenlu juga memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan dari reformasi birokrasi.

"Kemenlu sebagai bagian dari mesin birokrasi berperan penting dalam menghubungkan Indonesia dengan dunia melalui diplomasi yang efektif dan birokrasi yang responsif. Kemenlu juga memiliki peran dalam penerapan reformasi birokrasi tematik," kata Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Anas menyebutkan salah satu peran penting Kemenlu dalam implementasi reformasi birokrasi tematik adalah melalui diplomasi ekonomi.

Melalui diplomasi ekonomi, kata dia, Kemenlu dapat memperluas jaringan investasi dengan negara-negara mitra, termasuk memfasilitasi dialog dengan investor asing dan mengurangi hambatan perdagangan.

Dengan diplomasi ekonomi, lanjut dia, Kemenlu juga dapat memainkan peranan penting dengan promosi produk dalam negeri dengan memperluas pasar bagi produk domestik untuk menembus pasar luar negeri.

Hal ini juga dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama sebagai upaya dalam program-program penanggulangan kemiskinan.

Melalui diplomasi ekonomi, kata Anas, Kemenlu berperan aktif dalam melaksanakan reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam area penanggulangan kemiskinan dan juga peningkatan investasi.

"Kita harapkan diplomat-diplomat Indonesia dapat memaparkan potensi investasi di Indonesia dengan baik," ujarnya.

Dalam upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan Indonesia, Kemenlu juga berperan dalam melakukan diplomasi teknologi.

Dengan demikian, menurut dia, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara maju, terutama dalam hal teknologi, termasuk pertukaran pengetahuan mengenai strategi digitalisasi pemerintahan.

"Dengan penerapan digitalisasi yang tepat, sasaran pelayanan akan lebih tepat. Penerapan digitalisasi ini juga dapat diterapkan di seluruh perwakilan Indonesia sehingga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai belahan dunia," kata Anas.

Ia mengungkapkan bahwa hasil reformasi birokrasi Kemenlu dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang terus membaik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenlu pada tahun 2023 mencapai kategori BB dan predikat sangat baik. Capaian ini lebih tinggi daripada nilai rata-rata RB kementerian dan lembaga.

Pola yang sama, kata dia, juga berlaku pada nilai SAKIP sebagai upaya mendorong akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2023, Kemenlu mendapatkan nilai SAKIP kategori BB dan predikat sangat baik. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata SAKIP kementerian dan lembaga secara nasional.

Pada penerapan Zona Integritas (ZI), mulai 2017 hingga 2023, Kemenlu sudah memiliki 17 unit kerja berpredikat ZI.

Sebanyak 12 unit kerja mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan lima unit kerja berhasil mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Selain perbaikan pada birokrasi, Kemenlu juga terus melakukan peningkatan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada tahun 2023, Indeks SPBE Kemenlu mencapai 3,26, naik dari nilai 2,87 di tahun sebelumnya.

Meskipun ada peningkatan, masih terdapat catatan perbaikan, khususnya dalam optimalisasi terhadap aspek kebijakan dan manajemen SPBE.

"Kinerja Kemenlu yang sudah baik perlu terus didorong untuk peningkatan penyederhanaan proses bisnis dan pelayanan di seluruh perwakilan Indonesia sehingga terus memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan komitmen kuat dari Kementerian Luar Negeri untuk terus melakukan reformasi birokrasi.

Sebelum program reformasi birokrasi dicanangkan, Kementerian Luar Negeri sudah mengimplementasikannya terlebih dahulu, salah satunya dalam penerapan sistem merit.

"Semangat reformasi birokrasi ini terus terbawa hingga saat ini. Dengan komitmen dan kerja keras jajaran Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, insyaallah apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dapat bermanfaat dan berdampak bagi Indonesia," pungkas Retno.