Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan tidak tertutup peluang Indonesia dengan negara-negara Gerakan NonBlok dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengusulkan penyelenggaraan sidang darurat Majelis Umum PBB untuk membahas konflik di Jalur Gaza.
"Hal itu dilakukan karena seperti kita tahu DK PBB kembali gagal menyetujui sebuah pernyataan yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza," kata Menlu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin malam, usai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima Dubes Palestina untuk Indonesia.
Menurut Menlu jumlah negara yang menjadi anggota GNB dan OKI telah mencukupi syarat untuk penyelenggaraan sidang darurat Majelis Umum.
Sekalipun keputusan sidang Majelis Umum tidak mengikat sebagaimana resolusi DK PBB, kata Menlu, tapi mengingat kegagalan DK PBB mencapai kesepakatan maka sudah waktunya Majelis Umum melakukan sesuatu untuk memberikan tekanan moral pada pihak-pihak yang menghindar bertanggung jawab.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia akan membantu Palestina baik melalui diplomasi maupun bantuan kemanusiaan.
Indonesia juga berjanji akan mengirimkan putra-putri terbaiknya sebagai bagian tim pemantau apabila tercapai kesepakatan gencatan senjata.
Sementara itu Presiden Yudhoyono menerima Dubes Palestina untuk mendengarkan kondisi terakhir di Jalur Gaza dan mencari tahu kebutuhan utama warga Palestina saat ini.
Seusai pertemuan yang berlangsung selama lebih kurang satu jam itu Dubes Palestina saat ditanya mengenai kegiatan sejumlah organisasi di Indonesia yang berniat mengumpulkan massa ke Palestina mengatakan bahwa hal itu meningkatkan moral warga Palestina bahwa masih banyak orang yang berpihak pada mereka.
Ia mengatakan bahwa sekalipun ia mengapresiasi keinginan itu, pintu perbatasan menuju ke Jalur Gaza saat ini sangat tidak aman.
Mehdevi juga mengatakan bahwa kedua belah pihak perlu kembali melakukan perundingan untuk mencari solusi dari konflik.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2009
