Menteri PUPR: SPI oleh KPK instrumen peningkatan kinerja berintegritas

Jadikan SPI ini sebagai tool untuk meningkatkan kinerja kita dalam melakukan pencegahan korupsi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instrumen peningkatan kinerja berintegritas.

“Jadikan SPI ini sebagai tool untuk meningkatkan kinerja kita dalam melakukan pencegahan korupsi,” kata Basuki di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, Survei Penilaian Integritas dari KPK bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil SPI Kementerian PUPR 2023 dengan skor 74,21, meningkat dari 2022 yang sebesar 73,59 dan lebih tinggi dari SPI Nasional sebesar 70,97.

Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi atas SPI yang dilakukan oleh KPK.

Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran untuk menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Basuki meminta seluruh unit organisasi untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi KPK melalui perbaikan tata kelola dan penguatan budaya integritas, sehingga menciptakan reputasi PUPR sebagai Kementerian yang berintegritas dan melayani masyarakat.

KPK memberikan rekomendasi untuk peningkatan upaya pencegahan korupsi, termasuk intensifikasi sosialisasi dan kampanye, peningkatan integritas, dan penguatan mekanisme pengawasan internal.

Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR tidak ingin meninggalkan warisan hanya berupa infrastruktur, tapi juga tata kelola organisasi yang lebih baik.

“Kalau nanti saya pensiun, saya ingin meninggalkan Kementerian PUPR tidak hanya sebagai kementerian yang membangun infrastruktur jalan tol, bendungan, dan bangunan. Lebih dari itu, saya ingin Kementerian PUPR menjadi organisasi yang kredibel dan dipercaya dengan orang-orang yang berintegritas dan kompeten,” kata Basuki.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan penilaian integritas ini diperlukan untuk efisiensi sumber daya dan penting untuk perbaikan yang terintegrasi dengan nilai tambah.

Menurut Pahala Nainggolan, kecenderungan indeks naik di 2023 dengan faktor terbesar membentuk nilai adalah faktor koreksi.

“Faktor koreksi meningkat karena pengondisian dan konfirmasi terhadap responden serta ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.