Menkes harap aksesi FCTC sebelum 2014

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi berharap Indonesia dapat mengaksesi WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebelum masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir pada 2014.

"Paling tidak sebelum habis masa kepemimpinan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) berakhir sudah bisalah kita mengaksesi FCTC. Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum aksesi," kata Menkes dalam jumpa pers di forum Konferensi Tingkat Menteri Kesehatan OKI ke-4 di Jakarta, Kamis.

Menkes mengatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Yudhoyono mengenai hal tersebut namun masih adanya beberapa kementerian yang keberatan membuat Indonesia belum juga mengaksesi FCTC.

Ketiga kementerian disebut Menkes adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

"Masih ada tiga kementerian yang kelihatannya belum setuju tapi kami sudah memberi tanggapan kepada keberatan-keberatan itu," kata Menkes.

Dalam waktu dekat, Menko Kesra disebut Menkes akan menggelar rapat untuk membahas hal tersebut dan Menkes berharap seluruh kementerian dan instansi terkait lainnya akan telah dapat menyetujui langkah untuk mengaksesi FCTC.

Sementara terhadap keberatan ketiga kementerian, secara singkat Menkes memaparkan bahwa pemasukan cukai rokok yang menjadi salah satu keberatan kementerian tidak setimpal dengan penyakit dan kecacatan yang diderita masyarakat dari penyakit yang disebabkan rokok.

"Ada juga keberatan tentang cengkeh, kami bilang itu sebenarnya bukan permasalahan karena penggunaan cengkeh untuk hal lain telah berkembang, misalnya untuk parfum, bumbu dan juga termasuk untuk obat. Jadi tidak perlu `bikin` sakit orang (dengan rokok)," papar Menkes.

Selain itu, jumlah tenaga kerja di industri rokok yang diklaim beberapa pihak berjumlah hingga enam juta orang disebut Menkes tidak tepat karena survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya ada 900 ribu orang.

"Ada juga masalah petani tembakau. Pendapatan petani sebenarnya kecil karena tembakaunya masih harus ditingkatkan mutunya. Tembakau Indonesia hanya sedikit digunakan, sekitar 17 persen saja, sisanya impor," kata Menkes.

Menkes berharap agar para petani tembakau itu dapat mencari alternatif tanaman lain yang lebih menguntungkan secara ekonomis dibandingkan tembakau.