Jakarta (ANTARA) - Hanya perlu dua jam bagi warga Amerika Serikat untuk mencapai Haiti. Dengan jarak 680 km, Haiti jauh lebih dekat ketimbang AS ke Asia, Timur Tengah atau Eropa.
Haiti juga sudah berdiri sejak 1804 atau 141 tahun sebelum Republik Indonesia berdiri.
Namun dengan wilayah yang begitu dekat ke AS yang acap disebut benteng demokrasi dunia dan berumur jauh lebih tua dari Indonesia yang stabil sejak puluhan tahun lalu, Haiti justru kesulitan untuk stabil dan menguatkan demokrasinya.
Mereka kini bahkan dikuasai gengster yang melumpuhkan hampir semua sendi bernegara di negara itu.
Haiti adalah satu-satunya negara di dunia yang dibangun dari perlawanan perbudakan, tepatnya perbudakan oleh kolonial Prancis.
Negara ini menempati bagian barat pulau besar di Laut Karibia, Pulau Hispaniola, sedangkan bagian timur pulau ini menjadi wilayah Republik Dominika.
Negara beribu kota Port-au-Prince itu memiliki jumlah penduduk 11,4 juta jiwa yang mayoritas kulit hitam dari nenek moyang yang didatangkan dari Afrika oleh penguasa kolonial Prancis sebagai budak yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan gula.
Lahir 200 tahun lalu dari semangat emansipasi menentang perbudakan, Haiti justru tak pernah bisa menegakkan diri sebagai simbol emansipasi.
Negara yang seharusnya menjadi inspirasi manusia dalam melawan perbudakan, malah terjerembab dalam perbudakan baru dari elite baru penguasa yang tak lebih korup dari rezim kolonial.
Meminjam analisis The Guardian awal Maret ini, korupsi itu sendiri dipupuk oleh elite penguasa Eropa dan Amerika Serikat yang khawatir emansipasi Haiti menyebar ke benua Amerika dan koloni-koloni mereka di seluruh dunia.
Bahkan awalnya negara-negara itu berusaha mengisolasi Haiti dengan tak mengakuinya sebagai negara mereka, termasuk Prancis yang baru mau mengakui kemerdekaan Haiti pada 1825.
Tapi pengakuan itu mesti ditukar dengan syarat pemerintah Haiti membayar ganti rugi 150 juta franc (kini setara 21 miliar dolar AS atau sekitar Rp300 triliun) akibat hilangnya properti Prancis akibat pemberontakan para budak yang berujung kemerdekaan Haiti itu.
Walau angka itu jauh di luar kemampuannya, Haiti bersedia menerima syarat Prancis tersebut. Tapi akibatnya, Haiti harus berutang kepada bank-bank Prancis sampai kemudian terperangkap utang.
Bayangkan saja, 80 persen anggaran belanja Haiti dipakai untuk membayar utang, yang tak pernah selesai sampai seratusan tahun setelah pengakuan Prancis itu.
Baca juga: Pembunuhan Presiden Haiti: Eks hakim agung jadi tersangka
Selanjutnya: Dimiskinkan
Copyright © ANTARA 2024
