Wakil Ketua Komisi X DPR luncurkan buku "Darurat Literasi Indonesia"

Selain untuk meningkatkan minat baca, buku tersebut juga diterbitkan sebagai upaya transparansi terhadap program-program di DPR RI

Jakarta (ANTARA) -

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meluncurkan buku berjudul "Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi" di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai respons untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat.

"Titik tekannya di literasi, maka judulnya 'Darurat Literasi', ada urgensi sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan tingkat literasi kita, yang berdasarkan PISA (program penilaian pelajar internasional) itu nomor 74 dari 79 negara," katanya saat ditemui usai peluncuran buku di Perpusnas, Jakarta, pada Selasa.

Baca juga: BSI berkomitmen berikan layanan keuangan terbaik di Aceh

Faqih menjelaskan, selain untuk meningkatkan minat baca, buku tersebut juga diterbitkan sebagai upaya transparansi terhadap program-program di DPR RI.

"Kalau bisa nanti setiap panja (panitia kerja) menerbitkan buku, jadi publik tidak perlu susah-susah mengakses dan mencari-cari apa sih yang dihasilkan DPR, dan selanjutnya kalau bisa dalam bentuk jurnal, agar dapat disitasi untuk membuat kajian, riset, dan seterusnya," ujar dia.

Ia menegaskan, meski buku tersebut belum memenuhi standar-standar ilmiah dari segi akademik, tetapi diharapkan dapat memantik keprihatinan masyarakat terhadap darurat literasi yang terjadi di Indonesia.

"Kita sudah sukses di pemberantasan buta huruf, tetapi berdasarkan PISA atau penilaian di tingkat internasional tadi, literasi itu tidak hanya membaca saja, tetapi bagaimana memahami konteks bacaan, kemudian digunakan untuk memproduksi sesuatu, jadi buku ini diluncurkan supaya masyarakat ikut prihatin," tuturnya.

Baca juga: OJK kolaborasi pihak lain tingkatkan indeks keuangan syariah di Bali

Ia juga menyebutkan, salah satu permasalahan di Indonesia saat ini yakni definisi literasi yang berbeda-beda di tengah masyarakat, sehingga perlu ada kesepakatan atau pembahasan khusus tentang satu definisi literasi yang jelas.

"Terdapat enam kementerian/lembaga yang mengampu program literasi dengan definisi literasi sendiri, ke depan ini mesti ada sinergi," ucapnya.

Adapun buku "Darurat Literasi Indonesia" ini terdiri dari 90 halaman yang memuat berbagai pembahasan, diantaranya perbandingan literasi Indonesia dengan negara lain, kebijakan anggaran literasi yang tersebar di kementerian/lembaga, kondisi tenaga perpustakaan di Indonesia, membangun kegemaran membaca melalui mendongeng, dan lain sebagainya.

Nantinya, Perpusnas akan menjadikan buku ini sebagai salah satu literatur nasional yang akan diseminasi ke seluruh perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, desa, hingga taman bacaan masyarakat, baik melalui digital maupun cetak.

Baca juga: Sekda Bali minta perkuat literasi petani soal akses modal