BI ajukan kenaikan gaji Rp250 miliar

Ada kenaikan dibanding untuk anggaran gaji sekitar Rp250 miliar dibanding anggaran SDM tahun lalu "

Batam (ANTARA News) - Bank Indonesia mengajukan kenaikan gaji pegawainya sebesar Rp250 miliar dalam Anggaran Tahunan BI 2014 yang disampaikan saat rapat panitia kerja Komisi XI, kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Batam, Selasa.

"Ada kenaikan dibanding untuk anggaran gaji sekitar Rp250 miliar dibanding anggaran SDM tahun lalu " kata Harry.

Ia mengatakan dalam rapat Senin (21/10) malam, Dewan Gubernur BI mengajukan alokasi anggaran gaji dan pengembangan SDM Rp2,35 triliun, naik dibanding ATBI 2013 sebanyak Rp2,1 triliun.

Panja SDM ATBI 2014 Komisi XI masih belum menyepakati usulan yang disampaikan Dewan Gubernur BI. Komisi XI meminta penjelasan ukuran kinerja tiap anggota Dewan Gubernur BI yang terdiri dari Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior dan empat Depui Gubernur BI.

"Komisi XI minta tiap anggota Dewan Gubernur BI harus memiliki ukuran kinerja. Karena itu pembahasan tentang anggaran SDM tidak dapat dilanjutkan," kata dia.

Rapat ditunda hingga masa hidang berikutnya, yang dimulai 18 November hingga 15 Desember 2013.

Sementara untuk gaji Dewan Gubernur BI, Harry mengatakan kemungkinan tidak akan naik jika inflasi 2013 yang terjadi melebihi dari target dalam APBN.

"Jadi kalau inflasi di 2013 melebihi target APBN berarti gaji Dewan Gubernur kemungkinan tidak naik," kata dia.

Selain anggaran gaji dan pengembangan SDM, Dewan Gubernur BI juga mengajukan Rp3,71 triliun untuk anggaran logistik kepada Komisi XI. Dengan begitu, total anggaran operasional yang diajukan dalam ATBI Rp6,06 miliar.

Pengajuan anggaran operasional itu jauh lebih kecil dibanding rencana anggaran kebijakan yang nilainya diperkirakan di atas Rp30 triliun.

Harry menduga, Dewan Gubernur BI sengaja memperbesar anggaran kebijakan dibanding anggaran operasional, mengingat unuk penetapan anggaran operasional tidak membutuhkan persetujuan DPR RI.

"Anggaran operasional harus mendapat persetujuan Komisi XI yang batas waktu terakhir 31 Des 2013, sedangkan anggaran kebijakan tidak memerlukan persetujuan DPR. Karena itu ada kecenderungan memperbesar plafon anggaran kebijakan dan memperkecil anggaran operasional," kata dia.

Maka, dalam rapat panitia kerja Komisi XI itu legislator belum menyepakati anggaran yang diajukan.(*)