Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M. Yusuf Asy'ari meminta dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam maslah pengadaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). "Masalahnya bukan pencapaian target tetapi eksistensi berpihakan kepada MBR," kata Yusuf Asy`ari di Jakarta, Senin, dalam acara temu pakar perumahan dan permukiman. Menurut Menpera, dalam era otonomi daerah sulit menyamakan persepsi dengan pemerintah, terutama di tingkat kabupaten/kota, meskipun sudah berkali-kali dilaksanakan rapat koordinasi. Sikap dari pengambil kebijakan di daerah masih belum seragam, sehingga di samping ada yang siap mendukung kebijakan perumahan, tetapi ada juga yang masih belum siap, katanya. Menurut dia, Kementerian Negara tidak dapatbekerja sendirian, karena tugasnya sebagai fasilitator, sehingga keberhasilan penyediaan rumah bagi MBR sangat tergantung pada peran pemerintah daerah. "Kita memang tidak dibekali dengan anggaran besar, namun memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan untuk menggerakkan institusi pemerintah maupun swasta di bidang perumahan," ucapnya. Namun di sisi kebijakan, menurut Menpera, juga masih belum sinkron dengan kebijakan yang dikeluarkan Depatemen PU, terkait dengan masih adanya kewenangan yang tumpang-tindih, sehingga perlu dikoordinasikan lagi. Mengenai koordinasi ini saat ini, Menpera tengah mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Perpres Percepatan Pembangunan Rumah yang saat ini masih di Sekretaris Negara. Tanpa adanya Perpres sulit baginya melakukan koordinasi di daerah, bahkan untuk rumah baru kemungkinan hanya mampu terealisasi kurang dari 130.000 unit dalam tahun 2006, jelasnya. "Saya rasa hanya bisa tercapai 130.000, tetapi kalau 230.000 unit agak sulit, apalagi data permintaan rumah baru juga masih terbatas. Angka kebutuhan 800.000 unit itu masih harus diuji dulu," jelasnya. Program merumahkan MBR tidak semata-mata membangun rumah baru, tetapi juga mengurangi permukiman kumuh dari kondisi saat ini seluas 54.000 hektar menjadi berkurang 50 persen tahun 2009. (*)
Copyright © ANTARA 2006
