Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono mengungkapkan sudah menelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Lebanon dan dalam kaitan ini DPR memberi dukungan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu menciptakan perdamaian dunia. Agung di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin menegaskan, pengiriman satu batalyon pasukan perdamaian ke Lebanon tanpa harus menunggu persetujuan dari DPR karena sedang menjalani masa reses. "Sesuai ketentuan UU, pengiriman pasukan perdamaian ke luar negeri memang harus mendapat persetujuan dari DPR tetapi karena kita sedang reses, ya kita berangkatkan sajalah, nanti sesudah persidangan dimulai, Panglima TNI bisa segera lapor ke Komisi I DPR," kata Agung Laksono. Sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, diharapkan pasukan perdamaian dari Indonesia tetap bersikap netral. Sesudah adanya resolusi DK PBB tentang gencatan sejata antara pihak-pihak yang bertikai, DPR mendorong pemerintah agar segera mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon. TNI pun telah mempersiapkan peralatan dan personelnya untuk misi perdamaian itu. Dibutuhkan dana sekitar Rp300 miliar untuk membiayai pengiriman pasukan perdamaian di wilayah konflik di Timur Tengah.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
