Pemprov dan DPR Aceh menyepakati APBA 2024 hasil evaluasi Kemendagri

Saya minta kepada TAPA untuk segera menyelesaikan seluruh proses dan tahapan selanjutnya, agar APBA 2024 dapat segera direalisasikan.

Banda Aceh (ANTARA) - Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan penandatanganan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 yang telah disempurnakan dari evaluasi Kemendagri RI.

"Saya minta kepada TAPA untuk segera menyelesaikan seluruh proses dan tahapan selanjutnya, agar APBA 2024 dapat segera direalisasikan," kata Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah, di Banda Aceh, Jumat.

Penandatanganan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPR Aceh itu disaksikan langsung Pj Gubernur Aceh Bustami, pimpinan DPRA, dan sejumlah anggota banggar, serta unsur TAPA lainnya.

Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebelumnya telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) untuk 2024 sebesar Rp11,7 triliun.

Namun, anggaran tersebut tak kunjung disahkan kedua pihak, setelah adanya evaluasi dari Kemendagri. Tertundanya pengesahan, karena tidak ada titik temu bersama antara Pemerintah Aceh dalam hal ini Pj Gubernur sebelumnya Achmad Marzuki dan DPR Aceh.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat akhirnya memberhentikan Achmad Marzuki dari Pj Gubernur Aceh dan mengangkat Sekda Bustami sebagai penggantinya. Akhirnya, hari ini kedua pihak menyepakati APBA 2024.

Ketua TAPA Azwardi mengatakan, anggaran tersebut segera direalisasikan dalam waktu dekat yakni pekan depan. Fokus pertamanya adalah pencairan gaji ASN dan tenaga kontrak yang telah tertunda dua bulan ini.

"Insya Allah atas petunjuk dari Pj Gubernur, kami segera menyelesaikan dokumen terkait legalitas pencairan gaji tenaga kontrak dan kewajiban terhadap ASN dan di Pemerintah Aceh," katanya pula.

Dia menambahkan, setelah penandatanganan APBA 2024 tersebut, pihaknya juga secepat mungkin menyelesaikan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

"Setelah itu, kami akan membuat arus kas dan akan kami kembalikan kepada SKPA untuk dilihat mana yang prioritas untuk dicairkan. Lalu, kami mengawal proses penyelesaian APBA 2024 ini, sehingga realisasi belanja terus meningkat persentasenya," demikian Azwardi.
Baca juga: KIP dan Pemerintah Aceh sepakati anggaran Pilkada Rp184 miliar
Baca juga: DPRA: Pemerintah Aceh alokasikan 4,31 persen APBA 2024 untuk PON