KemenPANRB ingin aplikasi pemerintah jadi masyarakat sentris

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menginginkan seluruh aplikasi instansi pemerintah dapat terintegrasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta masyarakat sentris (citizen centrist) melalui transformasi digital.

Sekretaris KemenPANRB Rini Widyantini ditemui di Jakarta, Jumat, mengatakan saat ini fokus kementeriannya adalah melakukan transformasi digital untuk pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 82/2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Pemerintah Indonesia dengan Kementerian PANRB sebagai koordinator telah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menguatkan keamanan siber dan informasi.

Rini juga menjelaskan beberapa prioritas pemerintah terkait transformasi digital yang memerlukan dukungan bersama termasuk di dalamnya penguatan tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), evaluasi kelembagaan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan kemampuan digital aparatur negara.

Peluncuran “Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan Transformasi Digital Indonesia” yang diinisiasi sepuluh badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jaringan Universitas Nasional Indonesia (NUNI), dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI), diharapkan dapat menunjang seluruh kepentingan Kementerian dan Lembaga.

"Masing-masing instansi pemerintah dan kita ingin supaya semua aplikasi yang ada di seluruh instansi pemerintah bisa terintegrasi dengan baik dengan memperhatikan kepada kebutuhan dari masyarakat dan citizen centrist, artinya bahwa semua layanan-layanan yang akan diberikan oleh pemerintah betul-betul memperhatikan dari kebutuhan daripada masyarakat," ujar Rini.

Rini menjabarkan, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2024, Presiden memerintahkan MenPANRB da seluruh kementerian untuk melakukan percepatan di dalam layanan pemerintah. Saat ini ada sembilan layanan dasar, atau sembilan aplikasi layanan yang akan dilakukan.

"Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong digital ID, kemudian digital payment (pembayaran digital), kemudian juga layanan data exchange (pertukaran data), kemudian juga layanan pendidikan, layanan kesehatan, serta layanan sosial, dan terakhir adalah layanan pemerintah," kata dia.

Rini mengatakan Presiden menginginkan hal tersebut bisa selesai tahun 2024, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik dan di dalam layanan itu

"Kita akan membangun portal layanan nasional, sehingga masyarakat tidak akan perlu lagi login lebih banyak begitu ya kepada aplikasi-aplikasi, tetapi cukup login pada layanan pembeta dan saat ini seluruh kementerian dan lembaga sedang berupaya untuk mewujudkan hal tersebut," kata Rini.

Inisiatif ini digagas oleh sepuluh badan PBB, Jaringan Universitas Nasional Indonesia (NUNI), dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) yang ingin mendukung transformasi digital di Indonesia, mengurangi kesenjangan digital, dan mempromosikan pendidikan digital inklusif yang membantu mendorong ekspansi ekonomi.

Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta bersama Sekretaris PANRB Rini Widyantini, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand, Rektor BINUS University Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA., Ketua umum NUNI Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc. , dan Ketua APDI Prof. Ignasius D.A. Sutapa.

Inisiatif ini mendukung beberapa tujuan SDGs, termasuk Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Pengurangan Ketidaksetaraan, dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sedangkan sepuluh badan PBB yang mendukung inisiatif ini antara lain FAO, IOM, ITC, ITU, UNDP, UNESCO, UNHABITAT, UNICEF, UNIDO, dan WHO.
Baca juga: Kemitraan PBB dan universitas-pemimpin dukung transformasi digital
Baca juga: KemenPANRB beri penghargaan 10 daerah penyelenggaraan MPP terbaik
Baca juga: KemenPANRB dukung RI jadi hub regional big data di Asia dan Pasifik