Pemerintah pastikan perangkat desa dan honorer tidak dapat THR

Perangkat desa memang aturannya tidak ada, dalam undang-undang bukan ASN.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan perangkat desa dan honorer tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2024 ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan perangkat desa, termasuk kepala desa, tidak termasuk aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana yang diatur undang-undang. Oleh sebab itu, Pemerintah tidak menganggarkan THR untuk kelompok tersebut.

“Perangkat desa memang aturannya tidak ada, dalam undang-undang bukan ASN. Oleh karena itu, tidak termasuk dalam pemberian tunjangan hari raya yang diberikan pemerintah,” kata Tito saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat.

Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, perangkat desa menerima THR yang anggarannya diambil dari dana desa. Tito mengatakan ketentuan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama asosiasi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Nanti akan kami bicarakan dengan asosiasi, atau Menteri Keuangan kalau ada pendapat lain. Kita prinsipnya ingin menyejahterakan, tapi jangan memberatkan dana desa,” ujar Tito lagi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan tenaga honorer juga tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13, kecuali tenaga honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami sampaikan honorer tidak dapat THR dan gaji ke-13,” ujar Anas.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 yang menetapkan aparatur sipil negara (ASN) menerima pencairan penuh tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun ini.

Secara rinci, komponen THR dan gaji ke-13 untuk ASN/pejabat/TNI/Polri terdiri dari gaji pokok sesuai nilai penghasilan per Maret 2024 untuk THR, dan Mei 2024 untuk gaji ke-13; tunjangan jabatan/umum; tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta 100 persen tunjangan kinerja bagi ASN pusat dan setinggi-tingginya 100 persen untuk ASN daerah.

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara komponen THR dan gaji ke-13 untuk pensiun dan penerima pensiun di antaranya pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Adapun bagi profesi guru dan dosen, komponen yang diterima 100 persen tunjangan profesi, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.

Pembayaran THR dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri, dilanjutkan dengan pencairan setelah Lebaran bagi yang belum menerima pembayaran sebelum hari raya.

Sedangkan pencairan gaji ke-13 dilakukan pada Juni 2024, dan dilanjutkan pencairan pada bulan berikutnya bagi yang belum menerima pembayaran.
Baca juga: Pemerintah resmi umumkan THR dan gaji ke-13 PNS cair 100 persen
Baca juga: Pemerintah siapkan anggaran Rp99,5 triliun untuk THR dan gaji ke-13

Atik Sukarti

23 Maret 2024

Mengapa harus beda, ya. Bukankah semua juga abdi negara. Apalagi jika dana THR diambil dari APBN. Ibarat kata, anggaran negara harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan warga, terkhusus abdi negara. Semestinya negara dapat bertindak adil, dengan pertimbangan dan kebijakan yang adil pula bagi warganya. Apatah lagi keterbatasan dana yang menjadi alasan. Harus ada perbaikan sistem agar anggaran dapat disampaikan ke pos-pos yang urgent, sehingga para abdi negara pun terselamatkan. Mari kita renungkan bersama.

1 0 Balas Laporkan
Ummu Nadia

21 Maret 2024

Padahal aparat desa dan honorer juga mengabdi pada negara, seharusnya mendapat hak yang sama dan tidak pilih-pilih. Kesejahteraan seluruh pegawai seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Misal alasan karena dana yang tidak cukup, jelas karena dalam sistem Kapitalis ini wajar terjadi, karena pemasukan terbatas. Berbeda dengan Islam, pemasukan bisa dari berbagai sumber.

1 0 Balas Laporkan