Anggota DPR minta pelaksanaan transisi energi tidak bebani masyarakat

Jangan sampai pembangunan menuju net zero emission (nol emisi karbon) malah membebankan harga energi yang mahal buat masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan transisi energi menjadi energi bersih agar tidak membebani masyarakat dengan harga energi yang lebih mahal.

"Jangan sampai pembangunan menuju net zero emission (nol emisi karbon) malah membebankan harga energi yang mahal buat masyarakat, baik itu listrik maupun terkait dengan migas," ujar Mulyanto, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, transisi energi yang tidak bertahap, serta tidak dibarengi dengan persiapan yang matang dapat berimbas pada iklim bisnis yang terganggu.

Ia meminta pemerintah fokus mempersiapkan infrastruktur energi dan melakukan transisi secara bertahap.

"Rencana yang terlalu cepat menyebabkan bisnis mereka (masyarakat) juga terganggu," kata Mulyanto.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) merevisi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 menjadi 17-19 persen dari target sebelumnya sebesar 23 persen lewat pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

DEN menyusun pembaharuan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang selaras dengan komitmen perubahan iklim serta mengakomodasi upaya transisi energi menuju netral karbon 2060.

Kementerian ESDM mencatat bahwa realisasi bauran EBT di 2023 sebesar 13,1 persen dari target sebesar 17,9 persen. Sedangkan di 2022, realisasi bauran EBT sebesar 12,3 persen dari target sebesar 15,7 persen.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan bauran EBT, di antaranya pelaksanaan pembangunan pembangkit EBT melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dengan target di 2025 sebesar 10,6 gigawatt (GW).