KPPN Kotabaru salurkan dana desa tahap pertama untuk Tanah Bumbu

Dana tersebut langsung kami salurkan melalui rekening kas desa (RKD) di 102 desa Kabupaten Tanah Bumbu

Tanah Bumbu, Kalsel (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kemenkeu Kotabaru menyalurkan dana desa tahun 2024 tahap pertama untuk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, senilai Rp44,5 miliar.

"Dana tersebut langsung kami salurkan melalui rekening kas desa (RKD) di 102 desa Kabupaten Tanah Bumbu," kata Plt Kepala KPPN Kotabaru Muhammad Falih Ariyanto saat dikonfirmasi di Batulicin, Kalsel, Jumat.

Falih menjelaskan penyaluran dana desa tersebut terdiri dari dana desa yang ditentukan penggunaannya (earmark) sebesar Rp27,3 miliar dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non-earmark) sebesar Rp17,2 miliar.

Dana desa earmark digunakan untuk membiayai program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT desa, program ketahanan pangan dan hewani, dan program pencegahan dan penurunan stunting.

Sedangkan, dana desa non-earmark digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa atau penyertaan modal di badan usaha milik desa.

"Pada periode 2024, total dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat melalui transfer ke daerah untuk 152 desa di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp125,33 miliar yang akan disalurkan dalam dua tahap," terang Falih.

Untuk penyaluran tahap pertama paling lambat pada 15 Juni 2024 dan penyaluran tahap dua paling cepat pada April 2024.

"Untuk tahap pertama baik dana desa earmark dan non-earmark masih terdapat 50 desa di Tanah Bumbu yang belum diajukan penyalurannya ke KPPN Kotabaru. Kami terus berkoordinasi dengan Pemkab Tanah Bumbu dan diharapkan penyaluran dana desa dapat dilakukan percepatan," tuturnya.

Menurut Falih, kebijakan penganggaran dana desa di periode 2024 lebih memperhatikan kebutuhan desa yang menjadi kewenangan desa itu sendiri.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui BLT dan pencegahan inflasi di daerah melalui program ketahanan pangan, serta hasil pengalihan belanja kementerian negara/Lembaga yang masih mendanai kewenangan desa.

"Dana desa tahap pertama yang telah disalurkan untuk 102 desa di Tanah Bumbu, diharapkan dapat digunakan secara akuntabel dan dana BLT desa dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari adanya fraud," harap Falih.