Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), Jero Wacik, mengatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan untuk mendesain ulang atau memindahkan lokasi pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) atau Trowulan Information Center di situs Majapahit, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. "Kemungkinan pertama, kita akan mendesain ulang arsitekturnya, mungkin bisa dibuat mengapung tanpa pondasi. Kedua, pindah lokasi atau beli lokasi," kata Menbudpar di Istana Negara, Jakarta, Senin, saat ditanya pers mengenai dugaan kerusakan di situs Majapahit akibat pembangunan PIM seluas 2.190 meter persegi. Menurut Menbudpar, saat ini tim pembangunan sedang kembali berdiskusi dengan para arkeolog mengenai pembangunan PIM tersebut pasca munculnya dugaan bahwa pembangunan itu mengakibatkan kerusakan permanen pada situs asli. "Masih dibahas dan kita melibatkan arkeolog. Kita ingin menunjukkan jiwa kebangsaan tak ada kepentingan saya, apalagi memaksakan kehendak. Saya hanya ingin membangun kebesaran Majapahit diangkat ke permukaan, informasinya diberikan ke masyarakat dan rakyat diajak ke sana," ujarnya. Jero Wacik mengatakan, sesungguhnya bisa saja PIM dibangun di lokasi lain misal Jakarta atau Bogor namun namun tentu akan kehilangan aura dan tidak ada "greget" dari Trowulan. Menbudpar membantah bahwa pemerintah berniat menistakan situs sejarah dengan membangun PIM. "Kalau saya dibilang menistakan sejarah, itu salah. justru saya ingin mengangkat kebesaran Majapahit. Tak ada niat menistakan sejarah. Kalau ada kekeliruan mencongkel, yang namanya membangun pasti kena (situs) karena ada itu daripada kita ribut, nanti tidak produktif, maka dihentikan dahulu," katanya. Menbudpar menilai terjadi salah pengertian dalam hal kecurigaan terjadinya perusakan situs karena tujuan awal pemerintah adalah untuk mengangkat kebesaran kerajaan Majapahit ke permukaan. "Di awal saya menjabat, itu (niat mengangkat kebesaran Majapahit) mengemuka dari para arkeolog dan sejarawan bagaimana untuk mengangkat kebesaran sejarah ini ke permukaan, kepada dunia baik yang bersifat benda maupun tak benda," katanya. Setelah melalui perundingan, lanjut dia, ditemukan bahwa kebesaran Majapahit (termasuk juga Sriwijaya) terletak pada falsafah negaranya yang bersifat tak benda yaitu harmoni dan toleransi. "Saat ini kawasan bekas kota Majapahit di Trowulan itu ukurannya sangat besar, 11 kilometer kali 11 kilometer, kalau diangkat semua tidak mungkin karena sudah menjadi rumah orang sehingga membebaskan itu semua tak mungkin, tapi kebesaran kan harus diangkat ke permukaan untuk promosi dan ditunjukan ke dunia kedunia maka munculah gagasan saya untuk membuat Taman Majapahit," ujarnya. Melalui Taman Majapahit itu, kata Jero Wacik, semua hal mengenai Majapahit akan dikemas dalam satu kesatuan baik melalui visual maupun diorama sehingga disukai generasi muda. "Saya tahu jika di bawah lokasi itu bekas kota sehingga saya mengundang para arkeolog, jangan sampai nanti ini merusak situs. sehingga muncul gagasan untuk membikin arsitektur yang menyesuaikan dengan situs. Namun karena di bawahnya di mana pun kita mencangkul ada situs maka saya meminta mana yang paling sedikit kerusakannya," katanya. Menurut Menbudpar, masalah dugaan perusakan situs muncul karena di lapangan gagasan tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya. "Di lapangan itu, mereka ya udah langsung gali," katanya seraya mengatakan bahwa semenjak Minggu (4/1) pengerjaan pembangunan itu telah dihentikan sementara. Menbudpar mengakui bahwa pemerintah tidak melakukan rekonstruksi terlebih dahulu untuk mempercepat pengerjaan. Jero Wacik mengatakan, jika program tersebut sukses sesungguhnya akan diikuti dengan pembangunan Pusat Informasi Sriwijaya untuk memperkenalkan kebesaran Sriwijaya kepada anak-anak. Ia juga memandang hal itu sebagai solusi untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perusakan situs karena apabila tempat tersebut berkembang menjadi tempat wisata akan dapat membuka lapangan pekerjaan. Menbudpar juga membantah bahwa proyek pembangunan itu harus diselesaikan sebelum pemilu karena proyek tersebut adalah program jangka panjang yang dianggarkan menghabiskan dana Rp25 miliar. "Ini rencana setelah digambar itu akan menghabiskan Rp25 miliar. Dari DIPA 2009 saya hanya punya Rp3miliar untuk itu jadi baru selesai kira-kira 2011-2012. Ini proyek multiyears," katanya. Pada kesempatan itu Menbudpar mengatakan bahwa hal tersebut belum dilaporkan kepada Presiden Yudhoyono. "Saya sedang mau rapat, nanti kalau sudah ada jalan keluarnya saya laporkan Presiden," katanya. (*)

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2009