Wapres minta tingkatkan layanan publik ciptakan iklim usaha yang baik

Saya tegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta agar pelayanan publik ditingkatkan dan tidak bekerja dengan biasa-biasa saja, untuk menarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang baik.

"Saya tegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah faktor penting untuk menarik investasi dan menciptakan iklim berusaha yang baik," kata Wapres saat menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI, seperti disaksikan dalam akun YouTube Wakil Presiden, di Jakarta, Kamis.

Menurut Wapres, kehadiran Ombudsman sebagai lembaga negara independen menjalankan peran strategis untuk memastikan pemerintahan berjalan bersih dan memiliki tata kelola yang baik, sehingga masyarakat dapat terlayani secara adil.

Ombudsman juga berperan nyata menyusun rumusan kebijakan publik berbasis aduan masyarakat dalam bentuk tindakan korektif, saran perbaikan, juga rekomendasi untuk mendorong peningkatan layanan publik yang semakin berkualitas.

Berdasarkan laporan diterima, Wapres menyebut bahwa secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan publik nasional sekaligus pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkat dalam dua tahun terakhir.

Hal itu didasarkan atas dua indikator, yakni pertama hasil penilaian Ombudsman atas tingkat kepatuhan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.

"Dari tahun 2022 ke 2023, ada kenaikan signifikan jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik yang masuk zona hijau, atau mematuhi standar. Sebanyak 70 persen dari 586 instansi dinilai masuk zona hijau pada 2023, naik dari sekitar 46 persen di tahun 2022," kata Wapres.

Indikator kedua, kata Wapres lagi, yaitu berdasarkan hasil penilaian kualitas pelayanan publik tingkat global yang diukur melalui Indeks Efektivitas Pemerintah.

Indeks Efektivitas Pemerintah tercatat naik, yakni dari 64,76 tahun 2022, menjadi 66,04 tahun 2023, menempatkan Indonesia di urutan ke-73 dari 214 negara.

Atas capaian tersebut, Wapres memberikan apresiasi terhadap setiap unsur penyelenggara pelayan publik. Ia pun meminta agar hal ini dijadikan motivasi untuk terus melakukan perbaikan, khususnya terhadap penanganan laporan masyarakat atas rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah.

Menurut dia, aduan masyarakat yang diterima Ombudsman perwakilan daerah jumlahnya sepuluh kali lipat lebih banyak daripada Ombudsman pusat.

Aduan masyarakat tersebut menjadi parameter mendasar keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Menutup sambutannya, Wapres meminta Ombudsman untuk terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, agar akses pengaduan pelayanan publik dapat semakin diperluas dan ditindaklanjuti.

Ia juga berharap, melalui sosialisasi masif mengenai fungsi dan peran Ombudsman, masyarakat akan dapat memanfaatkan fasilitas aduan dengan baik.

Sejumlah menteri hadir pada acara ini, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai.
Baca juga: Menteri PANRB resmikan 16 MPP, ajak layanan publik ke portal nasional
Baca juga: Kampanye "Aksi Berani" cara Kemenkominfo transformasi layanan publik