Jakarta (ANTARA News) - Satu Batalyon Mekanis Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah siap diberangkatkan ke Lebanon, menyusul Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengirimkan pasukan perdamaian ke negara yang telah porak-poranda akibat gempuran Israel sejak sebulan lalu. "Kita telah siap, kapan pun diberangkatkan kita telah siap," kata Asisten Operasi Kepala Staf Umum (Asops Kasum) TNI, Mayjen TNI Bambang Darmono, kepada ANTARA News, di Jakarta, Senin.Ia mengatakan, kesiapan itu tidak saja meliputi personel, tetapi juga peralatan pendukung seperti kendaraan tempur dan taktis. "Semuanya dalam kondisi siap untuk diberangkatkan kapan saja, tergantung keputusan politik pemerintah," kata Bambang. Indonesia, bersama Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon di bawah panji PBB, sesuai hasil pertemuan tiga kepala negara di Kuala Lumpur, Malaysia, dua pekan silam. Sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB, TNI menyiagakan satu Batalyon Mekanis berkekuatan 850 personel, terdiri dari Mabes TNI 15 orang, TNI AD (576 orang), TNI AL (221 orang) dan TNI AU 37 orang. Sedangkan peralatan materiilnya terdiri dari empat unit Panser Komando (V-150 CO), empat unit Panser Angkut Personel (V-150 AP), 12 unit Panser Intai (V-150 Tai), 14 unit Panser Serbu (VAB) dan 12 unit Panser Serbu (Panhard). Selain itu, satu unit Jeep Kia, satu unit Tangki Air, dua unit Taft GT (Jeep), sepuluh unit Truck Isuzu dan dua unit Kendaraan Pemeliharaan (Ranhar). Tidak itu saja, TNI juga menyertakan, 12 unit (BTR-80 A), satu unit alat berat Back Loader, satu unit Foklift (AT), sepuluh unit Truck Liaz, satu unit Kendaraan Bengkel (Ranbeng), dua unit Ambulance, tiga unit Jeep Kia dan satu unit Tangki BBM. Sedangkan Malaysia dan Brunei Darussalam masing-masing mengirimkan 850 hingga 1.000 dan 200 orang personel. Perdana Menteri Lebanon Siniora, Minggu, menghubungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui telepon untuk berterima kasih atas dukungan dan upaya Indonesia dalam penghentian kekerasan dan tragedi kemanusiaan di Lebanon. Lebanon sangat berharap Indonesia ikut mengawasi penghentian perang dan kekerasan di Lebanon setelah dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 yang menyerukan gencatan senjata. Berkenaan dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Minggu (13/8) malam mengadakan rapat koordinasi mendadak bersama sejumlah menteri di lingkungan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Rapat itu membahas soal kesiapan pengiriman pasukan, mulai dari sistem persenjataan, logistik dalam arti luas, dan pengangkutan melalui udara/laut untuk membawa pasukan dan peralatan ke Lebanon. Jumlah personel militer yang akan dikirim 850 orang, sedangkan lamanya bertugas umumnya antara enam bulan sampai setahun. (*)

Copyright © ANTARA 2006