Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah pemimpin dunia menyampaikan harapan mereka agar perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat berlangsung selamanya dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat terlaksana dengan lancar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh antara lain oleh Sekjen PBB Kofi Annan, Presiden Finlandia Tarja Halonen, PM Australia John Howard, PM Jepang Junichiro Koizumi, PM Malaysia Abdullah Badawi, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Inggris Tony Blair dan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dalam pesan singkat mereka pada acara konferensi internasional bertajuk "Membangun Perdamaian Kekal di Aceh: Satu Tahun Setelah Nota Kesepahaman Helsinki" di Jakarta, Senin. "Satu tahun lalu ada peristiwa bersejarah di Aceh dan bulan lalu DPR telah mengesahkan UU Pemerintahan Aceh untuk menuju Pilkada pertama di Aceh. Hanya negara demokrasi yang mampu melakukannya," kata Kofi Annan dalam pesannya. PBB, lanjut dia, akan terus memberikan dukungan pada proses perdamaian di Aceh. "Bab selanjutnya yang penting di Aceh adalah Pilkada, saya harap semua pihak dapat mendukung mensukseskan karena perdamaian sudah sejauh ini," ujarnya. Sementara itu, PM Singapura menilai cara Pemerintah Indonesia merangkul GAM sehingga proses perdamaian terwujud merupakan tindakan negarawan. "Para anggota parlemen di Indonesia juga telah mengesampingkan keberatan-keberatan untuk mengesahkan UU Pemerintahan Aceh...Dengan adanya perdamaian semoga segalanya lebih baik," katanya. Penandatanganan MoU Helsinki dinilai oleh PM Australia sebagai suatu kesepakatan yang memberi rakyat Aceh kesempatan untuk hidup dan berkembang di bawah negara Indonesia yang berdaulat. Pernyataan itu senada dengan PM Jepang yang berpandangan bahwa isu Aceh memang harus diselesaikan secara damai di bawah integritas Indonesia. Sedangkan Presiden Finlandia lebih menyoroti peran serta perempuan Aceh dalam perdamaian melalui pesannya. "Mereka (perempuan Aceh--red) telah mengalami hal-hal yang berat. Saya berharap perempuan Aceh mendapat suara yang sama untuk menyuarakan perdamaian di Aceh," katanya. Perdamaian di Aceh juga memberikan sinyal positif bagi masyarakat bisnis internasional. Hal tersebut dikemukakan oleh PM Malaysia. "Perdamaian sangat mempengaruhi masyarakat bisnis internasional, Selat Malaka tidak lagi dianggap sebagai zona perang," ujarnya. Malaysia, kata dia, akan selalu mendorong perkembangan bisnis dan ekonomi di Aceh. Sementara itu, PM Inggris Tony Blair menilai bahwa dengan munculnya sejumlah pertikaian di dunia secara terus menerus, maka perdamaian di Aceh merupakan salah satu contoh yang sangat baik. "Kami berharap Pilkada dapat terlaksana tidak lama lagi," ujarnya. Komitmen untuk menjaga perdamaian memerlukan suatu proses panjang, kejujuran, kerja keras, kebersamaan dan toleransi, kata mantan Presiden Afrika Selatan. "Contoh ini baik bagi masyarakat global," ujarnya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
