Menko PMK sebut akan relokasi perumahan terdampak banjir di Sumbar

Jadi ada lokasi-lokasi perumahan atau perkampungan yang memang sebaiknya direlokasi bukan hanya di Pesisir Selatan, termasuk juga di Padang Pariaman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut bahwa pemerintah akan merelokasi perumahan atau perkampungan yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar).

"Jadi ada lokasi-lokasi perumahan atau perkampungan yang memang sebaiknya direlokasi bukan hanya di Pesisir Selatan, termasuk juga di Padang Pariaman," kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan pihaknya telah meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan pihak pemerintah kabupaten/kota agar mencari lokasi yang tepat untuk memindahkan para penduduk.

"Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota diharapkan mencari lokasi untuk memindahkan penduduk yang kemungkinan besar memang sangat rawan dengan banjir dan tanah longsor," ujar dia.

Terkait lahan, Muhadjir menegaskan bahwa hal tersebut nantinya akan di menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, sementara untuk pembangunannya akan menggunakan dana siap pakai dari Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB)

"Sedangkan untuk pembangunannya nanti akan menggunakan dana dari BNPB, dana siap pakai BNPB yang biasanya memang kita gunakan untuk membangun perumahan-perumahan yang terdampak bencana," tuturnya.

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Rustian yang juga hadir pada rapat tingkat menteri tersebut melaporkan bahwa hingga Rabu (13/3) siang, terdapat 28 orang, lima orang yang hilang, dan delapan korban luka-luka akibat bencana banjir yang melanda Sumatera Barat.

Hingga saat ini, ada 86.000 lebih jiwa atau 28.925 kepala keluarga (KK) yang terdampak, dan umumnya mereka mengungsi di rumah saudara masing-masing.

Selain itu, ada sekitar 1.609 unit rumah rusak ringan dan sedang, 40 unit rumah rusak berat, 24.092 lebih unit rumah terendam, tiga unit rumah hanyut, 54 fasilitas umum terdampak, 21 jembatan terendam, dan satu jembatan rusak berat.

Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, telah dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan BNPB yang didukung oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.