Senior PDIP tegaskan politik dinasti harus sesuai hukum

Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menegaskan, politik dinasti dalam salah satu partai tidak perlu diperdebatkan, asalkan dalam proses perekrutan calon pengurus partai sesuai peraturan yang berlaku, serta berlaku asas jujur, adil dan demokratis.

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu mengemukakan hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu.

Menurut AP Batubara, jajaran parpol harus melakukan seleksi ketat terhadap kadernya yang akan menduduki kepengurusan partai, dan juga seleksi terhadap kader parpokm yang akan dicalonlan menjadi pejabat esektutif maupun anggota dewan, sehingga hanya kader terbaik sesuai persyaratan dan dipilih secara demokratis yang pantas menduduki jabatan tersebut.

"Jadi politik dinasti atau dinasti politik sebetulnya tidak perlu dipersoalkan asalkan kader-kader parpol tertentu yang diajukan memenuhi syarat yang berlaku, tidak cacat moral dan hukum, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, dan dipilih secara demokratis dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua FPKB DPR Marwan Ja'far mengatakan, dinasti politik akan dapat menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik, karena kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi.

Menurut Ketua DPP Partai kebangkitan Bangsa (PKB) itu, politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan.

"Karena ada kecenderungan serakah dan tak jarang pula melakukan KKN. Pemerintahan lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu politik dinasti harus kita batasi, jangan sampai terulang terus di kemudian hari," kata Marwan.

Selain itu, katanya, politik dinasti akan dapat merusak rencana besar reformasi birokrasi, yaitu menjadikan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan kredibel.

"Jangan sampai birokrasi menjadi korban keserakahan demi membangun politik dinasti yang tidak sehat. Birokrasi yang tidak reformatif akan berdampak pada munculnya budaya nepotisme," kata Marwan.(*)